Jakarta, Semangatnews.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan di bawah kepemimpinan baru. Ia menegaskan bahwa masa transisi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi sektor jasa keuangan nasional agar tetap stabil dan dipercaya pasar.
Menurut Said, hal utama yang perlu dijaga adalah kepercayaan publik dan pelaku pasar. OJK diharapkan tetap berdiri independen, profesional, dan konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi berlebihan dari pihak mana pun.
Ia menilai, kepemimpinan baru OJK memiliki tantangan besar di tengah dinamika pasar keuangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang jelas dan terukur agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Salah satu fokus yang disoroti adalah penguatan pasar modal, termasuk peningkatan porsi kepemilikan saham publik. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong likuiditas pasar sekaligus memperluas partisipasi investor ritel dalam negeri.
Said juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, terutama terkait kepemilikan saham dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir. Transparansi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.
Selain itu, OJK diminta lebih tegas dalam menindak praktik-praktik yang merusak integritas pasar. Manipulasi harga saham dan pola perdagangan tidak wajar harus menjadi perhatian serius agar iklim investasi tetap sehat.
Di era digital, peran media sosial juga tak luput dari perhatian. Said menilai perlu ada pengaturan yang jelas agar aktivitas promosi atau pemberian rekomendasi investasi di ruang digital tidak menyesatkan masyarakat.
Pada sektor asuransi, ia mengingatkan agar OJK berhati-hati dalam mengawasi penempatan dana yang bersumber dari iuran pemegang polis. Pengelolaan dana harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar di kemudian hari.
Hal serupa juga disampaikan terkait pengelolaan dana pensiun. Menurut Said, dana ini memiliki peran strategis dalam pasar keuangan sehingga kebijakan penempatannya harus benar-benar memperhitungkan risiko jangka panjang.
Said menyambut baik langkah cepat pengisian posisi pimpinan OJK agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Ia berharap struktur kepemimpinan yang ada dapat bekerja kolektif dan solid dalam menghadapi tantangan ke depan.
Ia menegaskan, DPR akan terus mengawasi kebijakan OJK secara konstruktif. Tujuannya bukan untuk mencampuri teknis pengambilan keputusan, melainkan memastikan lembaga ini berjalan sesuai mandat undang-undang.
Dengan tujuh prioritas yang disorot tersebut, Said berharap OJK di bawah kepemimpinan baru mampu membawa sektor jasa keuangan Indonesia menjadi lebih transparan, stabil, dan berdaya saing di tingkat global.(*)
