Siaran Pers Dewan Pers :Sertifikasi Wartawan Adalah Kewenangan Dewan Pers

oleh -

Siaran Pers Dewan Pers :Sertifikasi Wartawan Adalah Kewenangan Dewan Pers

SEMANGATNEWS.COM–Simpang siur informasi tentang kewenangan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan akhirnya menemui titik terang. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI telah menegaskan bahwa yang berhak melakukan sertifikasi wartawan hanya lah Dewan Pers.

Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dirjen IKP Kominfo meluruskan dan mengembalikan pada UU Pers, bagaimana seharusnya kehidupan pers dikelola.

“Dirjen IKP menegaskan keberadaan dan fungsi Dewan Pers adalah amanat UU,” tegas Paulus Senin (27/6/22) saat menyampaikan informasi itu kepada wartawan di WhatsApp Group ( WAG) Warga PWI.

Baca Juga:  Agam Terbanyak, Potensi Kekayaan Bunga Rafflesia dan Biodiversity Sumbar Menarik

Menurut Paulus, kewenangan Dewan Pers melakukan sertifikasi kompetensi wartawan berlandaskan pada UU Pers, khususnya pasal 15 ayat 2 huruf f.Selain dari UU Pers, mandat Dewan Pers yang paling kuat adalah datang dari masyarakat pers nasional melalui Deklarasi Palembang.

“Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers, dan ini terjadi tahun 2010 saat Deklarasi Palembang yang diprakarsai PWI serta diikuti berbagai organisasi pers,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pemprov Sumbar Satu-Satunya Provinsi Peraih Penghargaan Kerjasama dan Dukungan Pelaksanaan Program Taspen

Ia jelaskan sertifikasi kompetensi wartawan yang menjadi isu sentral Deklarasi Palembang 2010, adalah gagasan awal dari PWI lalu meningkat menjadi kehendak masyarakat pers, kemudian diberlakukan secara formal oleh Dewan Pers.

“Arsiteknya, salah satu kawan kita juga, Wina Armada. Dan salah satu penandatangan deklarasi itu adalah Pak Ilham Bintang,” bebernya.

No More Posts Available.

No more pages to load.