Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela High-Level Segment Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini menarik perhatian dunia diplomasi karena menyinggung keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang menjadi fokus baru dalam upaya mendorong perdamaian di Gaza.
Dalam dialog tersebut, Sugiono menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina serta komitmen Jakarta untuk memainkan peran yang lebih substantif dalam proses perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Selain soal politik, pembicaraan juga mencakup penguatan koordinasi antara otoritas Palestina dan BoP melalui pembentukan Liaison Office.
Pertemuan ini berlangsung di tengah dinamika global yang terus berubah, terutama pasca peluncuran Gaza Board of Peace oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, di bawah inisiatif Presiden Amerika Serikat. Keikutsertaan Indonesia menimbulkan beragam respons, baik dukungan maupun kritik di dalam negeri.
Sugiono menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di BoP bukan semata mengikuti forum internasional, namun melibatkan komitmen nyata untuk memastikan kebijakan global menghormati hak-hak rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa pendekatan diplomasi yang inklusif dan berbasis hukum internasional merupakan kunci keberhasilan.
Menlu Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasi atas konsistensi politik Indonesia dalam membela Palestina di berbagai forum internasional. Ia juga berterima kasih atas dukungan kemanusiaan yang Jakarta telah salurkan selama beberapa waktu terakhir.
Rencana Indonesia untuk menyelenggarakan sesi khusus tentang Palestina pada 15 April 2026 di Jakarta juga dibahas sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan global terhadap solusi dua negara (two-state solution). Hal ini juga dilihat sebagai peluang untuk memperkuat dukungan lintas negara Muslim dan internasional.
Meski demikian, langkah Indonesia bergabung dengan BoP tidak serta-merta membuat Palestina menjadi anggota penuh dalam organisasi tersebut saat ini, karena struktur dan mekanisme BoP masih dalam tahap awal pembentukan oleh negara-negara inisiator.
Pakar hubungan internasional menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi kebijakan luar negeri kedua negara dalam konteks konflik yang kompleks di Timur Tengah. Indonesia dianggap berupaya menjembatani idealisme perdamaian dengan realisme diplomasi global.
Lebih jauh, diskusi ini juga mencakup bagaimana Indonesia dapat membantu memperluas peran International Stabilization Force (ISF) di Gaza untuk mendukung stabilitas pasca konflik, sebagai bagian integral dari strategi perdamaian yang lebih luas.
Kedua pihak sepakat untuk terus mempererat kerja sama bilateral dan saling berkonsultasi dalam setiap perkembangan proses perdamaian Palestina, termasuk partisipasi Indonesia di forum internasional lain seperti PBB dan ASEAN.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin memperkuat perannya sebagai mediator yang konstruktif dalam isu global ini, serta menunjukkan komitmen Jakarta untuk terus berada di garis depan diplomasi internasional yang memperjuangkan perdamaian dan hak asasi manusia.(*)
