Studi Komparatif ke Makassar: Provinsi SulSel Hanya Mampu Biayai Dua BPSK

oleh -

Studi Komparatif ke Makassar: Provinsi SulSel Hanya Mampu Biayai Dua BPSK

Perlu Mukernas BPSK Tuan Rumah Sumbar

SEMANGATNEWS. COM- Masalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen- BPSK yang dibentuk berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 nyaris sama di seluruh Indonesia. Sejak ditarik menjadi kewenangan Provinsi pada tahun 2017, BPSK yang semula tumbuh dan berkembang di kabupaten/kota kini banyak yang mati suri.

Benang merah masalah BPSK diatas terungkap saat rombongan BPSK Padang, Sumatera Barat melakukan studi komparatif ke kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin- Kamis ( 4-7 Januari 2021).

Baca Juga:  Gubernur Terpilih Sumbar H.Mahyeldi Silaturrahim dengan Gubernur Sumut

Rombongan dipimpin H.Erwin Bustamam, SE, MSi, dengan anggota Fat Yudin,SH, Zulnadi,SH, Wira Okta Viana,SH,MH, Chairul,ST, Daniel St.Makmur dan Syamsul Bahri,SH diterima anggota BPSK Makassar dengan ketua, Muhammad Fadli dan Wakil Ketua Prof. Dr.Andi Muhammad Sofyan,SH,M.H, Dr. Rustam, Widji Kartini dan sejumlah sekretariat dan pegawai Dinas Perdagangan Kota Makassar.

Rombongan diterima di ruang Sidang BPSK Makassar itu berlangsung akrab dan saling tukar informasi sekaitan masalah BPSK di daerah masing masing.
Sebelumnya ketua rombongan Erwin Bustamam menjelaskan maksud dan tujuan serta memperkenalkan anggota rombongan .

Baca Juga:  BPSK Padang Studi Komparatif ke Ujung Pandang dan Bogor

Begitu juga sebaliknya ketua BPSK Makassar Muhammad Fadli juga mengucapkan selamat datang sembari memperkenalkan anggota dan sekretariat.

Dikatakan Fadli, anggota BPSK Makassar sekarang tinggal 5 orang dari 9 majelis sebelumnya. Belum ada pergantian, apalagi sejak BPSK ditarik menjadi kewenangan Provinsi. Sementara kantor dan aktifitas masih di Dinas Perdagangan Kota Makassar.