Jakarta, Semangatnews.com – Beban subsidi energi kembali melonjak tajam pada tahun 2026 setelah pemerintah mencatat kenaikan signifikan pada anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Angkanya bahkan menembus Rp118 triliun, meningkat drastis dibandingkan periode sebelumnya.
Lonjakan ini setara dengan kenaikan sekitar 26,6 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan.
Peningkatan subsidi ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingginya harga minyak dunia. Ketidakstabilan geopolitik global turut mendorong harga energi tetap berada di level tinggi.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memperbesar beban subsidi. Sebagian besar impor energi masih menggunakan mata uang asing, sehingga fluktuasi kurs sangat berpengaruh.
Konsumsi BBM dan LPG di dalam negeri yang terus meningkat turut memperparah kondisi. Tingginya permintaan membuat kebutuhan subsidi semakin besar untuk menjaga harga tetap terjangkau.
Pemerintah selama ini memang mempertahankan harga BBM tertentu agar tidak memberatkan masyarakat. Kebijakan ini membuat selisih antara harga pasar dan harga jual harus ditanggung negara.
Subsidi LPG juga menjadi salah satu komponen terbesar dalam lonjakan tersebut. Program LPG 3 kg yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah terus menyerap anggaran dalam jumlah besar.
Para ekonom menilai kenaikan subsidi ini menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, subsidi dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat, namun di sisi lain membebani fiskal negara.
Jika tren ini terus berlanjut, ruang fiskal pemerintah bisa semakin sempit. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan bisa terserap oleh subsidi energi.
Pemerintah pun didorong untuk melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Digitalisasi dan pembatasan penerima menjadi salah satu solusi yang tengah dikaji.
Dengan lonjakan hingga Rp118 triliun, subsidi energi kini kembali menjadi isu strategis yang membutuhkan kebijakan matang agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang.(*)
