Sudah saatnya Sumbar meninggalkan pelayanan konvensional, ASN wajib lahirkan inovasi pelayanan publik
Semangatnews, Padang – Seharusnya Pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) sudah mulai meninggalkan pelayanan konvensional yang sarat dengan antrean panjang, lama dan berbelit-belit. Untuk itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melahirkan ide kreatif, inovasi atau terobosan dalam pelayanan publik.
Pesan itu disampaikan oleh Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno saat memberi sambutan dan membuka Pelatihan Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Selasa (9/07/2019).
“Saya meminta di dalam pelatihan ini peserta mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam perbaikan efisiensi dan efektivitas birokrasi kita, yang akhirnya dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Irwan Prayitno mengatakan, Reformasi birokrasi bukan sekedar kebutuhan, tetapi reformasi birokrasi sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi.
“Pelayanan publik harus berjalan baik, struktur birokrasinya jangan sampai berbelit-belit yang praktis, ringkas, cepat merespon keluhan masyarakat, tidak adalagi pengurusan dari meja ke meja, berhari-hari, bahkan sampai berbulan- bulan, urusan cukup sampai satu hari saja,” pintanya.
“Dengan adanya pelatihan ini para ASN menjadi ujung tombak dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, apalagi pelayananan publik dari pemerintah sangat dibutuhkan saat ini,” ucapnya.
Masyarakat betul-betul mengharapkan kontribusi dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakannya secara efektif, efisien, profesional dan berintegritas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah harus merubah mindset dan mulai melakukan berbagai program pengelolaan pemerintah.
“Pada jaman orde lama para pejabat maunya minta dilayani, dihargai dan maunya dihormati, tetapi jaman reformasi birokrasi terbalik pejabat yang harus melayani masyarakat termasuk semua ASN nya,” kata Irwan Prayitno.
“Contohnya bisa kita lihat kalau dulu cermin besar untuk berkaca terlihat disetiap kantor ada di luar ruangan, sekarang cermin tersebut pindah ke dalam ruangan, itu artinya setiap melayani masyarakat haruslah rapi dan profesional,” jelasnya.
Reformasi birokrasi merupakan program utama yang diharapkan dapat membawa
perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat. Perlu perubahan dalam sistem pemerintah yang efektif dan efisien dengan menggunakan kemajuan teknologi.
“Dengan pengguna sistem digital internet, pelayanan dokumen yang bisa diproses secara online, akses cepat dan tepat serta kepastian informasi,” pungkas gubernur.
Sementara itu kepala BPSDM Sumbar H. Jefrinal Atifin, SH, M.Si melaporkan, bahwa Pelatihan Reformasi Birokrasi diikuti 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat.
Pelatihan ini dilaksanakan selama tujuh hari, mulai dari tanggal 09 sampai dengan 16 Juli 2019 yang bertujuan untuk melakukan penataan terhadap sistem peyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.
Selain itu peserta dituntut harus bisa melaksanakan pelatihan ini dengan baik, agar bisa melakukan pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk di dalamnya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
