Jakarta, Semangatnews.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) memberikan peringatan keras kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo buntut polemik penanganan kasus Amsal Sitepu. Teguran ini menjadi sorotan publik karena dinilai mencerminkan adanya masalah dalam proses penegakan hukum di daerah.
Kasus Amsal Sitepu sebelumnya memicu kontroversi setelah proses hukum yang dijalankan dinilai tidak tepat. Amsal diketahui merupakan pekerja kreatif yang terseret kasus proyek video profil desa di Kabupaten Karo.
Polemik semakin membesar setelah muncul kritik dari berbagai pihak, termasuk DPR RI. Penanganan kasus tersebut dianggap tidak profesional dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Kajati Sumut pun turun tangan langsung untuk mengevaluasi kinerja jajaran di bawahnya. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap proses hukum agar tidak merugikan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Kajati mengingatkan Kajari Karo agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Ia menekankan bahwa integritas dan profesionalisme adalah hal utama dalam penegakan hukum.
Kasus ini bahkan berujung pada permintaan maaf dari pihak Kejaksaan. Kajari Karo mengakui adanya kekhilafan dalam penanganan perkara tersebut.
Permintaan maaf tersebut menjadi langkah awal untuk meredakan polemik yang sempat mencuat ke publik. Namun, evaluasi internal tetap dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum juga menjadi perhatian utama. Kasus ini dinilai sebagai pengingat pentingnya kontrol dan akuntabilitas dalam institusi kejaksaan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa kasus Amsal Sitepu menjadi contoh nyata perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum di daerah. Profesionalisme aparat menjadi kunci kepercayaan publik.
Selain itu, koordinasi antara lembaga juga dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses hukum yang berdampak luas.
Dengan adanya teguran dari Kajati Sumut, diharapkan seluruh jajaran kejaksaan dapat lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap penanganan perkara.(*)
