Jakarta, Semangatnews.com – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, terus menjadi perhatian publik setelah terungkap keterlibatan sejumlah oknum prajurit TNI dalam insiden tersebut.
Peristiwa ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk DPR yang menilai tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan secara spontan oleh pelaku di lapangan.
Sejumlah anggota Komisi I DPR menduga kuat adanya perintah dari pihak tertentu di balik aksi kekerasan tersebut, sehingga meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh.
Empat anggota TNI yang diduga terlibat telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan intensif oleh Pusat Polisi Militer TNI.
Keempat prajurit tersebut diketahui berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dengan pangkat berbeda, mulai dari perwira hingga bintara.
DPR menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Kasus ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan demokrasi, terutama karena korban merupakan aktivis yang bergerak di bidang hak asasi manusia.
Pihak TNI sendiri menyatakan masih mendalami motif dari para pelaku, termasuk kemungkinan adanya perintah dari atasan dalam pelaksanaan aksi tersebut.
Selain itu, perbedaan informasi terkait identitas pelaku antara pihak kepolisian dan TNI sempat menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi penanganan kasus.
DPR pun meminta agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Indonesia dalam memastikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga integritas lembaga negara.(*)
