Jakarta, Semangatnews.com – Direktur Operasional BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut akan membentuk tim negosiasi khusus terkait proses restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai Whoosh. Tim ini akan melibatkan unsur pemerintah dan perusahaan serta akan melakukan negosiasi bersama pihak Tiongkok sebagai kreditor utama.
Menurut Dony, negosiasi ini meliputi pembahasan jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan mata uang pinjaman. Meski skema perpanjangan hingga 60 tahun tengah ramai dibicarakan, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa opsi dan bukan keputusan final. Pemerintah juga dikabarkan tengah menunggu Keputusan Presiden untuk tim resmi tersebut.
Operasional kereta cepat Whoosh diklaim sudah menunjukkan kinerja positif dari sisi operasional, namun beban utang pembangunan yang besar tetap menjadi beban. Oleh karena itu, pihak Danantara bersama pemerintah memandang restrukturisasi sebagai langkah strategis agar beban keuangan tidak membebani nasib konsorsium dan anggaran negara.
Negosiasi dengan Tiongkok menjadi krusial karena sebagian besar pembiayaan proyek berasal dari pinjaman luar negeri. Pemerintah Tiongkok telah menunjukkan sinyal dukungan dan kesiapan untuk membahas ulang skema pembiayaan, termasuk pembagian risiko kelebihan biaya proyek. Pemerintah Indonesia pun disebut telah membuka opsi-opsi seperti perpanjangan tenor dan perubahan mata uang pembayaran.
Situasi ini bermula dari proyek yang diproyeksikan besar namun menghadapi sejumlah tantangan seperti keterlambatan lahan, pandemi, dan biaya pembengkakan. Pihak terkait menyebut bahwa apabila restrukturisasi gagal dilaksanakan secara bijak, maka risiko beban keuangan ke depan bisa membayangi kemampuan negara dan perusahaan untuk menjalankan proyek secara berkelanjutan.
Pengamat keuangan menyambut langkah pembentukan tim khusus ini sebagai sinyal bahwa pemerintah dan korporasi menyadari urgensi masalah. Namun mereka juga memperingatkan bahwa prosedur restrukturisasi harus transparan, melibatkan publik, serta mempertimbangkan skenario terburuk agar tidak membebani cicilan anggaran yang seharusnya digunakan untuk sektor-prioritas publik.
Salah satu opsi yang disebutkan adalah perubahan struktur pinjaman dari denominasi mata uang asing ke mata uang domestik, serta peningkatan masa pembayaran agar beban cicilan tahunan menjadi lebih ringan. Sekalipun begitu, masih diperlukan perhitungan matang oleh pemerintah dan konsorsium agar skema tidak kontraproduktif.
Dony juga menyampaikan bahwa tim akan segera diberangkatkan ke Tiongkok untuk pembicaraan lanjutan bersama mitra kreditor. Pihak Indonesia akan membawa sejumlah data dan opsi teknis sebagai bahan tawar agar hasil negosiasi dapat mengarah ke skema yang lebih menguntungkan dan sustainable.
Keputusan pemerintah dan perusahaan atas skema restrukturisasi ini akan menjadi salah satu bab penting dalam pengelolaan keuangan publik dan proyek infrastruktur besar. Jika berhasil, skema tersebut bisa menjadi model bagi proyek lainnya yang membutuhkan renegosiasi.
Publik kini menunggu pengesahan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum untuk pembentukan tim resmi dan langkah negosiasi selanjutnya. Harapan besar tertuju pada hasil akhir yang tidak hanya menyelesaikan utang, tetapi juga menjaga kinerja proyek dan menjaga reputasi pembiayaan Indonesia di mata investor internasional.(*)
