Tokoh Islam Minang Sumbar Tolak RUU-HIP ” NKRI-Pancasila harga mati “

oleh -
Ketua DPRD Bukittinggi Herman Syofyan bacakan tuntutan orasi Ulama. se Sumbar.

Tokoh Islam Minang Sumbar Tolak RUU-HIP ” NKRI-Pancasila harga mati “

Semangatnews, Bukittinggi – Aksi damai Tokoh Ulama se Sumatera Barat prihatin dan kecam atas sikap oknum DPR°RI Pusat jika Pacar Sila dirubah dan diutak atik, NKRI Panca Sila sudah harga mati, Jangan sampai terjadi tumpah darah, kami siap apapun yang akan terjadi jika Panca Sila diobok, pernyataan ini disampaikan Buya Kamrianto dan Ustad Tabah Redha.

LC dalam orasi nya di Gedung DPRD Kota Bukittinggi,Senin 27/7 ,yang disaksikan ratusan masa orasi serta Ketua DPRD Herman Sofyan didampingi anggota Ibnu Yaser.

Ormas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) yang berdatangan dari daerah Payakumbuh /Lima Puluh Kota, Pasaman, Kab.AGAM, meminta pada DPRD Kota Bukittinggi untuk menyampaikan maklumat nya ke tingkat Pusat DPR-RI, maklumat yang disepakati GNPI-Ulama bersama DPRD Bukittinggi ada delapan poin.

  1. Menolak diberlakukannya RUU HIP/RUU BIP yang berpotensi merongrong Dasar Negara Kesatuan Republik indonesia yang tertuang pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 Bahwa Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. DPR-RI tidak lagi meneruskan pembahasan RUU karena menyebabkan Disintegrasi Bangsa.
  3. Mencabut Keppres ,24 /2016 tentang penetapan tgl 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan negara kembali ke UUD 1945 yang asli yang tertuang dalam Piagam Jakarta sebagai pedoman dalam hidup bernegara.
  4. Menuntut pemerintah / kepolisian menangkap factor dibalik perumusan RUU HIP / RUU BIP karena terindikasi berbau Komunis yang jelas telah dilarang dalam Tap MPR no.25/1966.
  5. Meminta pada DPR-RI membubarkan BPIP karena justru berfungsi sebagai wadah mengutak atik dasar Negara.
  6. Meminta pada DPR-RI memakzulkan Presiden Jokowi. jika terbukti memberikan.peluang bangkit nya komunis di Indonesia .
  7. Meminta-mendesak anggota DPR Bukittinggi menyatakan sikap dan menandatangani surat penolakan RUU HIP/, -RUU BIP pertanda sikap resmi legeslatif yang diamanatkan oleh warga mewakili suara masyarakat.
  8. Kepada DPR agar membawa aspirasi ummat islam ke DPR_RI ,kembali Pancasila hasil piagam Jakarta yang merumuskan sila pertamanya dengan bunyi ” Ketuhanan “. Dengan Kewajiban, Melaksanakan Syariat Islam Bagi Pemeluknya.

Maklumat GNPF-Ulama yang delapan poin langsung dibacakan oleh ketua DPRD diatas mobil box operasional dan dihadapan ratusan massa orasi serta jajaran keamanan pihak Polri /TNI dan diakhiri shalat Zohor berjamaah di halaman gedung DPR.( YET ).