TRAGEDI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

oleh -

TRAGEDI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Oleh :Dr.Bahrul Ilmi Yakup,SH,MH

Penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada 5 Oktober 2020 merupakan tragedi legislasi dramatik dan menyesatkan. Paling tidak ada 3 alasan untuk mengatakan UUCK sebagai tragedi legislasi yang dramatik menyesatkan.
Omnibuslaw Tidak dikenal dalam falsafah dan dogma pengaturan Indonesia. “Gagasan omnibuslaw” yang menurut penjelasan Menkomarives Luhut B Pandjaitan disampaikan oleh Sofyan Djalil kepada Presiden, namun sampai sekarang Sofyan Djalil bungkam seolah hendak melepas tanggungjawab dan dosa atas gagasan sesat yang diusungnya. Saya tidak tahu seberapa komprehensif Djalil menjelaskan konsep dan konstruksi omnibuslaw kepada Presiden. Adakah Djalil paham bahwa konstruksi omnibuslaw tidak dikenal dalam ranah perundang-undangan Indonesia yang berbasis civil law? Oleh karena itu, seharusnya Djalil muncul untuk mempertanggungjawabkan gagasan sesatnya secara gentle. Sebab, gagasan omnibuslaw yang dia usung nyatanya telah memantik kekisruhan dan memakan korban yang tidak sedikit secara sadis.

Sejatinya, konstruksi omnibuslaw tidak dikenal dalam falsafah dan dogma pengaturan Indonesia yang dipayungi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; sebagai rujukan dan pola dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011 tidak mengenal jenis peraturan perundang-undangan yang berkarakter omnibuslaw yang mengatur segala atau banyak hal dalam suatu undang-undang, dan yang lebih tragis UU Cipta Kerja nyatanya menganulir serta mensimplifikasi norma 71 undang-undang lain dalam satu UU. Padahal UUCK bukan merupakan Kitab Undang-Undang sebagai kodifikasi dan unifikasi norma.

Materi muatan UUCK tidak sesuai dengan jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki Pasal 5 huruf c jo Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b UU No.12 Tahun 2011. Materi muatan undang-undang hanya meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Kedua syarat yang menjadi koridor materi muatan UU nyatanya tidak dimiliki materi muatan UUCK.