Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan siap untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah dengan mengganti nominal Rp1.000 menjadi Rp1 dalam rangka penyederhanaan angka mata uang nasional. Rencana formal ini tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025–2029 yang diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa langkah tersebut bukanlah sanering atau pemotongan nilai rupiah, melainkan penyederhanaan penulisan dan penyebutan angka agar sistem moneter dan keuangan nasional lebih efisien, mudah digunakan, dan kredibel di mata dunia.
Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) ditargetkan selesai pada tahun 2027 sehingga implementasi penyederhanaan nominal diharapkan segera berjalan.
Tujuan utama dari redenominasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, memperkuat stabilitas nilai rupiah, serta meningkatkan kredibilitas mata uang di panggung global. Dalam dokumen disebutkan bahwa penyederhanaan angka nol adalah bagian dari modernisasi sistem keuangan dan transaksi digital.
Walaupun proposal sudah dipublikasikan, sejumlah pihak menyoroti bahwa masih ada tahapan panjang yang harus dilalui. Misalnya, proses pembahasan regulasi, sinkronisasi antar lembaga negara, hingga kesiapan sistem pembayaran dan masyarakat untuk bisa menyesuaikan diri.
Di sisi teknologi, penyederhanaan angka dipercaya akan membantu sistem akuntansi, transaksi elektronik, perbankan dan bisnis berskala besar agar lebih ringkas dan mengurangi potensi kesalahan input karena angka yang panjang.
Meski demikian, pemerintah juga harus menjamin bahwa daya beli masyarakat tidak terpengaruh. Ditegaskan bahwa perubahan ini hanya pada angka nominal, sedangkan nilai tukar dan daya beli tetap sama. Konsep ini diperjelas dalam berbagai penjelasan tentang beda antara redenominasi dan sanering.
Investor dan pelaku ekonomi menyambut wacana ini dengan hati-hati. Di satu sisi mereka melihat potensi manfaat dari digitalisasi dan efisiensi sistem keuangan, namun di sisi lain mereka menunggu kepastian waktu, mekanisme transisi, dan kebijakan pendukung agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi.
Ke depan, pemerintah akan melakukan kampanye edukasi ke masyarakat, menyiapkan regulasi yang jelas, serta memastikan bahwa lembaga keuangan dan bisnis sudah siap menghadapi perubahan ini. Tahapan transisi akan menjadi kunci agar masyarakat tidak kebingungan saat perubahan mulai diterapkan.
Dengan demikian, redenominasi ini menandai langkah besar dalam sejarah keuangan Indonesia: bukan sekadar perubahan angka di uang kertas atau elektronik, tetapi upaya modernisasi sistem ekonomi dan moneter yang berdampak ke setiap lapisan masyarakat.(*)
