Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memunculkan pernyataan mengejutkan di tengah pertemuannya dengan Presiden Finlandia, Alexander Stubb: Spanyol bisa saja dikeluarkan dari NATO. Pernyataan ini memicu gelombang kecaman dan pertanyaan soal solidaritas antar sekutu aliansi.
Dalam konferensi pers yang berlangsung usai jamuan resmi, Trump mengungkapkan bahwa Spanyol menjadi satu-satunya anggota NATO yang menolak kenaikan target pengeluaran militer menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia menyebut bahwa negara itu “tertinggal” dalam komitmen pertahanan bersama.
“Saya meminta mereka membayar 5 persen, bukan 2 persen,” kata Trump, “Dan satu negara tertinggal itu adalah Spanyol. Mungkin Anda harus menendang mereka keluar dari NATO — terus terang saja.”
Ia memanggil negara-negara lain anggota NATO agar menekan Madrid agar segera menaikkan anggaran militer. Trump bahkan secara langsung meminta Stubb untuk menyampaikannya kepada pemerintah Spanyol.
Reaksi dari Spanyol tidak lama datang. Perdana Menteri Pedro Sánchez berkeras bahwa target 5 persen itu tidak realistis dan “bertabrakan” dengan kebutuhan negara sosial dan kesejahteraan rakyat. Spanyol telah menetapkan bahwa ia akan mengalokasikan sekitar 2,1 persen dari PDB untuk pertahanan.
Sánchez berargumen bahwa fokus seharusnya pada “kapasitas militer” bukan sekadar angka persentase belaka. Ia meminta fleksibilitas dan pemahaman dari sekutu terkait kondisi ekonomi dan prioritas nasional Spanyol.
Dalam pandangan banyak pengamat, sikap Spanyol mencerminkan dilema klasik negara yang ingin menjaga keseimbangan antara kewajiban keamanan internasional dan kebutuhan domestik. Tekanan Trump bisa memperkeruh iklim di dalam NATO.
Beberapa diplomat menilai bahwa tudingan Trump terlalu “menggunakan palu politik” di dalam aliansi yang seharusnya dibangun di atas solidaritas dan kepercayaan. Langkah mengeluarkan anggota bisa mencederai fondasi aliansi itu sendiri.
Pernyataan Trump datang di tengah latar debat di NATO soal standardisasi kontribusi militer dan beban pertahanan antar negara-negara anggota. Kebijakan anggaran berjalan di atas garis tipis antara kedaulatan nasional dan tanggung jawab kolektif.
Sementara itu, negara-negara Eropa Timur — yang memiliki persepsi terhadap ancaman Rusia lebih tinggi — cenderung mendukung tekanan keras terhadap negara yang dianggap “beban” dalam aliansi.
Meski demikian, secara historis, NATO belum pernah mengeluarkan satu negara pun dari keanggotaannya. Langkah semacam itu akan sangat kontroversial dan berisiko memicu krisis kepercayaan antar pihak.
Kelanjutan perdebatan ini akan sangat bergantung pada seberapa kuat Trump, pemerintah AS, dan pihak NATO lainnya bisa menyelaraskan tuntutan keamanan dengan realitas politik dan ekonomi masing-masing negara.(*)
