Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah kembali menjadi sorotan karena kebijakan pembatasan impor BBM bagi SPBU swasta, yang meski sudah memperbolehkan penambahan kuota, dinilai membuka celah monopoli Pertamina.
KPPU menyoroti bahwa pembatasan itu membatasi pasokan bagi swasta dan mempersempit persaingan di segmen BBM non-subsidi.
Padahal, volume impor swasta secara resmi meningkat. Pemerintah memberi tambahan kuota hingga 110 persen untuk swasta di 2025 dibanding tahun sebelumnya.
Langkah ini semula diapresiasi oleh pengamat energi, yang menilai bahwa pemerintah menanggapi kelangkaan stok di SPBU swasta dengan cara positif dan kolektif.
Tapi kenaikan kuota saja ternyata belum menyelesaikan masalah. Beberapa stasiun Shell dan BP-AKR masih melaporkan kekurangan stok, karena akses impor tetap terbatas dan harus melalui Pertamina sebagai pihak perantara.
Model impor satu pintu tersebut membuat SPBU swasta sulit mengandalkan sumber independen, yang bisa menurunkan efisiensi operasional dan keuntungan.
Dari sudut persaingan usaha, KPPU memperingatkan kemungkinan diskriminasi harga serta pengaturan pemasok tertentu yang memperkuat dominasi Pertamina.
Lebih jauh, pembatasan kuota impor dipandang bisa menghambat inovasi dan investasi swasta di sektor hilir migas, karena ketidakpastian pasokan menjadi risiko tambahan.
Di sisi kebijakan, Kementerian ESDM berargumen bahwa pembatasan diperlukan demi menjaga keseimbangan neraca komoditas energi dan menghindari pemborosan devisa negara.
Mereka juga menegaskan bahwa aturan ini mengikuti prinsip Pasal 33 UUD 1945, bahwa produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikendalikan oleh negara.
Dengan kondisi paradoks ini, pemerintah dihadapkan pada dilema besar: apakah mengutamakan stabilitas pasokan atau membuka ruang lebih besar bagi persaingan dan pilihan konsumen di pasar BBM?(*)
