Jakarta, Semangatnews.com – Posisi utang pemerintah Indonesia mencapai level baru pada pertengahan 2026. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan posisi tiga bulan sebelumnya. Pada akhir Maret 2026, utang pemerintah berada di angka Rp9.920,42 triliun sehingga dalam satu kuartal terjadi kenaikan sekitar Rp373,27 triliun.
Kenaikan utang juga terlihat apabila dibandingkan dengan posisi pada Juni 2025. Saat itu, utang pemerintah berada di kisaran Rp9.138,05 triliun, sehingga secara tahunan meningkat 12,65 persen.
Meski secara nominal terus bertambah, pemerintah tidak hanya melihat besarnya utang dari sisi angka rupiah. Rasio terhadap PDB menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan perekonomian dalam menopang kewajiban tersebut.
Hingga akhir Juni 2026, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 41,26 persen. Posisi ini masih berada di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara. Nilai outstanding SBN mencapai Rp8.966,79 triliun dengan porsi sekitar 87,11 persen dari total utang.
Adapun utang yang berasal dari pinjaman tercatat Rp1.326,9 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan melalui surat berharga masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.
Sepanjang semester pertama 2026, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp477,4 triliun. Angka tersebut menunjukkan lebih dari separuh target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam APBN 2026 telah terealisasi.
Untuk penerbitan SBN sendiri, realisasinya mencapai Rp501,2 triliun hingga semester I 2026. Nilai tersebut setara 62,7 persen dari pagu penerbitan SBN yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.
Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan. Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan untuk memperoleh portofolio yang optimal sekaligus mendukung perkembangan pasar keuangan dalam negeri.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, kemampuan menjaga rasio utang tetap terkendali menjadi tantangan penting. Pemerintah perlu memastikan setiap tambahan pembiayaan memberikan manfaat bagi perekonomian sekaligus menjaga kemampuan APBN memenuhi kewajiban dalam jangka panjang.(*)
