Jakarta, Semangatnews.com – Jumlah utang pemerintah Indonesia dilaporkan mendekati angka Rp10.000 triliun hingga awal Mei 2026. Meski angkanya terus meningkat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman.
Purbaya menyebut rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia masih jauh di bawah batas aman yang diatur undang-undang. Ia bahkan menilai kondisi keuangan negara Indonesia masih lebih baik dibanding sejumlah negara berkembang lainnya.
Dalam keterangannya, Purbaya menyatakan masyarakat seharusnya memberikan apresiasi terhadap pengelolaan utang pemerintah saat ini. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik dan memicu berbagai respons di media sosial.
Data terbaru menunjukkan total utang pemerintah telah mencapai sekitar Rp9.920 triliun. Mayoritas utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN yang porsinya mencapai lebih dari 87 persen.
Pemerintah menyebut kenaikan utang dipicu kebutuhan pembiayaan berbagai proyek strategis nasional dan belanja sosial. Infrastruktur, subsidi, hingga program pembangunan daerah disebut masih menjadi prioritas utama penggunaan anggaran negara.
Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tetap berhati-hati dalam mengelola pembiayaan negara. Mereka menilai peningkatan utang harus diimbangi pertumbuhan ekonomi yang kuat agar tidak membebani fiskal di masa depan.
Di tengah meningkatnya utang, nilai tukar rupiah juga sempat mengalami tekanan terhadap dolar AS. Pelemahan rupiah dinilai bisa menambah beban pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah.
Pelaku pasar kini menyoroti strategi pemerintah menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang. Investor asing juga mulai memperhatikan arah kebijakan ekonomi pemerintah di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Purbaya memastikan pemerintah akan terus menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Ia menegaskan beban bunga utang saat ini masih berada dalam batas aman dan belum mengganggu ruang fiskal negara.
Selain itu, pemerintah juga menolak opsi tax amnesty jilid baru sebagai solusi menambah penerimaan negara. Menurut Purbaya, sistem perpajakan yang ada saat ini dinilai masih cukup efektif mendukung kebutuhan APBN.
Polemik mengenai utang pemerintah diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Di tengah angka utang yang hampir menyentuh Rp10.000 triliun, masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.(*)
