Padang Panjang, Semangatnews.com – Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya harus memberikan manfaat ganda, tidak hanya bagi pemenuhan gizi penerima, tetapi juga berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat bersama unsur Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (29/1). Dalam rapat itu, Wako menyoroti pentingnya pemanfaatan bahan pangan dari pedagang lokal, khususnya yang berada di Pasar Pusat Padang Panjang.
Menurut Hendri, belanja bahan pangan untuk kebutuhan MBG seharusnya dilakukan di dalam daerah agar roda perekonomian masyarakat setempat bergerak. Ia menilai, tanpa pengaturan yang jelas, program nasional tersebut berpotensi tidak memberikan efek ekonomi bagi pedagang lokal.
“Kalau belanjanya di Padang Panjang, ekonomi kita akan hidup. Ini perlu regulasi dan pembatasan yang tegas agar tujuan program tidak melenceng,” ujarnya.
Ia juga mengakui, sejauh ini pelaksanaan MBG belum dirasakan signifikan dampaknya oleh para pedagang pasar. Karena itu, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar semangat pemberdayaan ekonomi rakyat benar-benar terwujud.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Allex Saputra mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait kualitas sajian MBG. Beberapa temuan, seperti buah yang tidak layak konsumsi, menjadi perhatian serius agar standar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga.
Dukungan terhadap kebijakan Wali Kota turut disampaikan Kapolres Padang Panjang, AKBP Wisnu Hadi. Ia menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) idealnya mengambil pasokan bahan pangan dari pedagang dan UMKM lokal.
“Ini penting untuk mendorong perputaran ekonomi dan memperkuat usaha kecil di Padang Panjang,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral, menyatakan kesiapan legislatif mendukung penguatan regulasi agar program MBG benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah.
Selain MBG, rapat juga membahas sejumlah isu strategis lainnya, di antaranya potensi kapur sebagai sumber daya daerah serta persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026 di Kota Padang.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota kembali menegaskan pentingnya penggunaan atlet lokal yang telah berdomisili minimal dua tahun di Padang Panjang, sekaligus kesiapan daerah menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri.
Rapat juga diisi pemaparan Pelaksana Harian Kepala BPBD Kesbangpol sekaligus Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Dian Eka Purnama, terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi. Berdasarkan verifikasi tim gabungan, tercatat puluhan rumah mengalami rusak berat dan ratusan lainnya rusak ringan.
Ia menyebutkan, puluhan kepala keluarga saat ini menjalani relokasi sementara, dengan seluruh data kerusakan telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah.
Rapat tersebut turut dihadiri Kajari Padang Panjang, Dandim 0307/Tanah Datar secara virtual, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.(eti)
