Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang mendorong kebijakan fiskal yang lebih adaptif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Fleksibilitas anggaran dinilai penting untuk membuka ruang inovasi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama pimpinan daerah se-wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi di Hotel Monopoli Bukittinggi, Kamis (13/8).
FGD yang diselenggarakan KPPN Tipe A1 Bukittinggi tersebut mengusung tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai Kunci Sukses Penggerak Ekonomi Menuju Kemandirian Daerah.”
Allex mengatakan pemerintah daerah membutuhkan kebijakan anggaran yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing wilayah. Menurutnya, karakteristik daerah menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan fiskal.
Ia menegaskan pembangunan harus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelaku usaha dan penciptaan kesempatan kerja.
Menurut Allex, kebijakan transfer dari pemerintah pusat seharusnya dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga menilai kebijakan fiskal tidak cukup hanya berorientasi pada kebutuhan pembangunan saat ini. Perencanaan jangka panjang diperlukan agar anggaran mampu memberikan manfaat hingga menghadapi bonus demografi 2045.
Kondisi Padang Panjang yang memiliki keterbatasan luas wilayah, kata Allex, membutuhkan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan karakter daerah. Keterbatasan tersebut harus dijawab dengan inovasi dan kebijakan ekonomi yang tepat.
Sementara itu, Kepala KPPN Bukittinggi Tisari Yona Geumila mengatakan FGD menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus menyamakan pemahaman terkait pengelolaan fiskal.
Ia menyebut total alokasi transfer ke daerah di wilayah kerja KPPN Bukittinggi pada 2026 mencapai Rp4,86 triliun. Hingga kegiatan berlangsung, realisasi penyaluran telah mencapai Rp3,51 triliun atau sekitar 72 persen.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu mengoptimalkan PAD dan TKD untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kemandirian fiskal daerah.(eti)
