Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah memastikan kebijakan work from home (WFH) akan segera diumumkan kepada publik setelah melalui proses finalisasi di tingkat kementerian terkait. Kebijakan ini digadang-gadang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi beban energi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya menyebut bahwa aturan WFH sebenarnya sudah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pihak yang akan mengumumkan kebijakan tersebut secara langsung.
Menurutnya, pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam waktu dekat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan lintas sektor terkait penerapan kebijakan tersebut.
WFH direncanakan akan mulai diterapkan setelah momen Lebaran 2026. Pemerintah menilai waktu tersebut sebagai momentum yang tepat karena aktivitas ekonomi mulai kembali normal setelah periode libur panjang.
Dalam skema awal, kebijakan WFH akan diberlakukan satu hari dalam seminggu. Hari Jumat disebut-sebut menjadi pilihan utama karena dinilai memiliki risiko gangguan produktivitas paling kecil dibanding hari kerja lainnya.
Pemerintah juga menetapkan bahwa kebijakan ini bersifat wajib bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi sektor lain dalam menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel.
Sementara itu, untuk sektor swasta, penerapan WFH kemungkinan besar hanya bersifat imbauan. Artinya, perusahaan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan operasional masing-masing.
Meski demikian, tidak semua sektor akan terdampak kebijakan ini. Industri manufaktur dan pabrik dipastikan tidak termasuk dalam skema WFH karena karakter pekerjaan yang mengharuskan kehadiran fisik pekerja.
Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memperkirakan potensi penghematan energi bisa mencapai angka signifikan jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten.
Selain efisiensi energi, WFH juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Dengan berkurangnya mobilitas pekerja, beban lalu lintas harian diprediksi ikut menurun.
Namun demikian, pemerintah mengakui bahwa dampak kebijakan ini masih perlu dikaji secara menyeluruh. Berbagai faktor seperti produktivitas kerja dan adaptasi perusahaan menjadi perhatian utama.
Kini publik menanti pengumuman resmi beserta aturan teknis yang lebih rinci. Kejelasan tersebut dinilai penting agar seluruh sektor dapat mempersiapkan diri menghadapi perubahan pola kerja ke depan.(*)
