Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kembali mengajukan inisiatif berani untuk menghentikan sementara pertempuran di tengah konflik yang telah berlangsung selama bertahun‑tahun dengan Rusia. Zelenskyy menyampaikan bahwa referendum nasional tentang kesepakatan perdamaian hanya bisa dilaksanakan jika ada gencatan senjata penuh selama minimal 60 hari.
Menurut Zelenskyy, sebuah referendum yang sah dan diakui secara luas memerlukan kondisi yang aman dan stabil, sehingga warga Ukraina dapat memberikan suara mereka tanpa harus hidup di bawah ancaman pertempuran yang terus berlangsung. Tanpa penghentian nyata dari kekerasan, referendum tersebut dianggap tidak sah dan berpotensi menciptakan perpecahan dalam negeri.
Permintaan gencatan senjata ini menjadi bagian dari upaya Ukraina untuk mencari jalan keluar damai dari konflik yang telah menimbulkan ribuan korban dan kerusakan infrastruktur parah sepanjang lebih dari tiga tahun. Zelenskyy berpendapat referendum dapat menjadi mekanisme demokratis untuk menentukan masa depan negara dan mengakhiri permusuhan yang berkepanjangan.
Dalam konferensi pers, Zelenskyy menjelaskan bahwa 60 hari tanpa pertempuran adalah syarat penting agar seluruh tahapan pemungutan suara berjalan lancar. Ia menekankan bahwa rakyat Ukraina harus bebas dari tekanan militer untuk berpartisipasi dalam keputusan krusial yang akan memengaruhi nasib bangsa mereka.
Langkah ini mendapatkan tanggapan beragam di tingkat internasional. Banyak pihak menyambut baik niat Ukraina untuk mencari solusi damai melalui proses demokratis, namun ada juga yang mempertanyakan kemungkinan Rusia bersedia menyetujui gencatan senjata selama periode yang cukup panjang.
Kremlin sendiri sebelumnya menolak gagasan gencatan senjata untuk memfasilitasi referendum, dengan menyebutnya sebagai taktik yang tidak akan menyelesaikan akar masalah konflik. Juru bicara Kremlin menyatakan bahwa Rusia lebih tertarik pada perdamaian permanen ketimbang sekadar penghentian sementara yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain.
Permintaan Zelenskyy muncul di tengah perundingan damai yang tengah berlangsung, termasuk rencana perdamaian 20 poin yang dikembangkan bersama Amerika Serikat sebagai mediator. Perjanjian itu mencakup beberapa usulan besar seperti zona demiliterisasi dan jaminan keamanan internasional, tetapi wilayah dan kontrol nuklir masih menjadi isu utama yang belum terselesaikan.
Meski gencatan senjata dan referendum mendapat dukungan dari sejumlah negara Barat, tantangan besar tetap ada karena salah satu pihak utama konflik, Rusia, belum menunjukkan keseriusan untuk menyetujui penghentian penuh pertempuran. Hal ini memperlihatkan kompleksitas situasi geopolitik yang terus berubah.
Di dalam negeri, berbagai kelompok masyarakat Ukraina menyatakan solidaritas terhadap inisiatif Zelenskyy, meskipun sebagian menunjukkan kekhawatiran tentang bagaimana proses referendum akan berlangsung jika pertempuran tidak benar-benar berhenti. Rasa lelah akibat perang panjang membuat kebutuhan akan perdamaian menjadi sentimen kuat di kalangan warga sipil.
Refleksi terhadap pengalaman masa lalu juga menjadi pertimbangan Ukraina. Zelenskyy menyebut bahwa referendum yang sah bisa menjadi alat penyatuan bangsa dan memperjelas pilihan rakyat terhadap berbagai kemungkinan penyelesaian konflik, termasuk kesepakatan damai yang adil dan berjangka panjang.
Banyak analis menilai bahwa meskipun gagasan gencatan senjata 60 hari untuk referendum adalah langkah progresif, realisasinya sangat bergantung pada respons Rusia dan tekanan diplomatik internasional yang dapat dibangun oleh sekutu Ukraina. Diskusi lanjutan di forum multilateral kemungkinan akan terus menjadi bagian dari perundingan damai.
Ke depan, dukungan internasional dan implementasi rencana perdamaian lebih luas akan menjadi kunci untuk menentukan apakah langkah gencatan senjata dan referendum dapat menjadi realitas yang membawa Ukraina lebih dekat pada resolusi konflik yang berkepanjangan.(*)
