Jakarta, Semangatnews.com – Dalam kemenangan bersejarahnya sebagai wali kota ke‑111 Kota New York, Zohran Mamdani menegaskan bahwa kota ini tengah menghadapi tantangan besar terkait konsep kedaulatan dan kontrol atas urusan kota. Ia menyatakan bahwa dirinya melihat tanda‑tanda “kehilangan kedaulatan” jika kota besar seperti New York tak mampu mengatur basis pengambilan keputusannya sendiri.
Dalam pidato kemenangannya, Mamdani yang merupakan sosok demokrat sosial dan Muslim pertama dalam jabatan ini, menyebut bahwa New York harus kembali menjadi kota yang “milik warganya”, bukan sekadar bagian dari dinamika kekuasaan nasional atau elit politik. Ia menekankan pentingnya hak kota untuk menetapkan prioritas sendiri dalam isu seperti rumah terjangkau, transportasi umum dan layanan sosial.
Kemenangan Mamdani mendapat sorakan luas, tidak hanya karena dirinya dari komunitas minoritas dan generasi muda, tetapi karena ia membawa platform transformasi yang jelas: bea gratis bus kota, pembekuan sewa di unit‑unit stabil, upah minimum ambisius dan toko grosir milik kota untuk menekan biaya hidup.
Meskipun demikian, dalam wawancara pasca‑kemenangan, Mamdani juga bersikap tegas terhadap ancaman eksternal. Ia menyebut bahwa jika kota besar seperti New York tidak dapat mempertahankan kontrol finansial, regulasi dan kelembagaan lokalnya, maka “kedaulatan urban” akan tergeser oleh kekuatan nasional dan korporasi besar.
Mamdani juga menyoroti sikap mantan Presiden Donald Trump terhadap kota ini—termasuk ancaman pemotongan dana federal bila ia memenangkan pemilihan—sebagai simbol bagaimana kota bisa “dipaksa” ikut irama nasional dan kehilangan otonomi.
Dia menyatakan bahwa sebagai wali kota terpilih, ia akan menegakkan prinsip bahwa kota besar harus dikelola dengan mendengarkan warga yang terkena dampak langsung kebijakan, bukan hanya kepentingan investor atau donor besar. Dalam konteks ini ia melihat bahwa jika kota tak punya keberanian, maka kedaulatan lokal akan terus tergerus.
Sejumlah pengamat menyebut bahwa ungkapan Mamdani tentang kedaulatan ini memiliki makna ganda: selain soal kontrol administratif, ia juga menyingkap soal bagaimana kota‑dunia modern menghadapi tekanan global dan nasional yang melemahkan peran lokal.
Di antara tantangan yang menanti Mamdani adalah bagaimana mengimplementasikan janji‑janji besar di tengah anggaran kota yang terbatas, masalah kriminalitas, dan hubungan tidak mudah dengan pemerintah negara bagian dan federal. Semua itu akan menguji gagasan kedaulatan kota yang ia ucapkan.
Mantan wali kota dan beberapa legislator negara bagian menyebut bahwa pendekatan Mamdani bisa revolusioner, tetapi juga harus realistis agar kota tidak jatuh ke tekanan fiskal atau kronis defisit. Mamdani menyadari hal ini dan menyatakan bahwa “realitas fiskal” tidak bisa diabaikan.
Akhirnya, triggar kemenangan Mamdani bukan hanya momen identitas, tetapi titik balik bagi kota yang ingin mengukuhkan suara warganya dalam menentukan arah sendiri. Jika ia berhasil menjaga kedaulatan kota dalam arti penuh, maka visi “kota untuk rakyat” ini akan diuji secara nyata.(*)
