78 Perusahaan Multinasional Mulai Daftar Pajak Minimum Global, DJP Petakan Ribuan Entitas Usaha

by

Jakarta, Semangatnews.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai memperkuat pengawasan terhadap perusahaan multinasional melalui penerapan kebijakan Global Minimum Tax (GMT) atau pajak minimum global sebesar 15 persen. Hingga November 2026, sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan multinasional telah mendaftarkan diri secara sukarela untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, pendaftaran tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan kewajiban perpajakan global bagi perusahaan yang masuk dalam kriteria GMT. Pemerintah mendorong seluruh perusahaan terkait memahami aturan baru agar pelaksanaan kewajiban pajak dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bimo dalam kegiatan Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan bahwa Indonesia mulai menerapkan pajak minimum global sebesar 15 persen sejak September 2026 untuk kelompok perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun.

Berdasarkan pemetaan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, DJP menemukan sejumlah entitas perusahaan yang masuk dalam cakupan kebijakan tersebut. Untuk kelompok wajib pajak dalam negeri, terdapat 37 perusahaan induk dan 1.721 perusahaan anak yang teridentifikasi memenuhi kriteria.

Sementara itu, untuk kelompok wajib pajak luar negeri, DJP mencatat sebanyak 1.717 perusahaan induk dan 4.688 perusahaan anak. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi perusahaan yang memiliki kewajiban mengikuti ketentuan pajak minimum global.

Penerapan GMT bertujuan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak dengan tingkat tarif efektif minimum 15 persen di setiap negara tempat mereka menjalankan kegiatan usaha. Apabila tarif pajak efektif suatu yurisdiksi berada di bawah ambang batas tersebut, dapat dikenakan pajak tambahan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kebijakan ini juga menjadi upaya pemerintah mengatasi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yakni penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan perusahaan ke negara atau wilayah dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik tersebut selama ini menjadi tantangan bagi otoritas pajak karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara.

Dalam penerapannya, terdapat tiga mekanisme utama yang menjadi bagian dari kerangka pajak minimum global, yakni Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT). Ketiga mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan kekurangan pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dapat dipungut sesuai ketentuan internasional.

Selain kewajiban pembayaran pajak tambahan apabila terdapat kekurangan pajak, perusahaan yang masuk dalam cakupan GMT juga harus memenuhi kewajiban administrasi. Di antaranya melakukan pendaftaran, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) khusus, serta melaporkan informasi melalui Globe Information Return sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berharap keterlibatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat meningkatkan transparansi aktivitas bisnis lintas negara. Keseragaman standar pelaporan juga diperlukan agar otoritas pajak dapat melakukan pengawasan terhadap keuntungan perusahaan multinasional secara lebih efektif.

Melalui penerapan pajak minimum global, Indonesia berupaya memperkuat hak pemajakan atas keuntungan perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Kebijakan ini sekaligus diharapkan menciptakan persaingan usaha yang lebih seimbang, mencegah penghindaran pajak lintas negara, serta meningkatkan kontribusi perusahaan besar terhadap penerimaan negara.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.