Jakarta, Semangatnews.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk mengawal secara serius anggaran pemulihan sektor pertanian yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Fokus ini dinilai penting mengingat bencana alam yang terjadi telah menimbulkan kerusakan signifikan pada lahan pertanian dan infrastruktur pendukungnya.
Rahmat menyampaikan bahwa awal tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi DPR RI untuk memastikan kebijakan anggaran berpihak kepada rakyat, khususnya petani yang terdampak langsung bencana. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian tidak boleh tertunda karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional.
Ia menjelaskan, banjir yang melanda berbagai daerah di Sumatera menyebabkan sawah terendam, saluran irigasi rusak, serta menurunnya produktivitas pertanian. Kondisi ini membuat banyak petani kehilangan sumber penghasilan dan terancam gagal panen.
Rahmat menilai kerusakan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan darurat. Dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pertanian agar aktivitas bercocok tanam dapat kembali berjalan normal.
Dalam kapasitasnya di Komisi IV, Rahmat berkomitmen memperjuangkan anggaran pemulihan yang tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya percepatan perbaikan saluran irigasi, lahan sawah, serta fasilitas pendukung pertanian lainnya yang rusak akibat banjir.
Menurut perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan pertanian di beberapa wilayah Sumatera mencapai angka yang sangat besar. Khusus di Sumatera Barat, kerusakan lahan dan irigasi diperkirakan membutuhkan dana hingga triliunan rupiah untuk pemulihan menyeluruh.
Selain Sumatera Barat, perhatian juga diberikan kepada provinsi lain seperti Aceh dan Sumatera Utara yang turut terdampak banjir. Rahmat menilai pemulihan harus dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
Ia menegaskan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan petani. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Rahmat juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemulihan. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mempercepat proses rehabilitasi dan menghindari tumpang tindih kebijakan.
Pengamat pertanian menilai langkah Rahmat Saleh mengawal anggaran pemulihan sebagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas sektor pangan. Jika pemulihan berjalan lambat, dampaknya bisa meluas hingga kenaikan harga bahan pangan dan melemahnya ekonomi pedesaan.
Selain memulihkan kondisi pascabanjir, Rahmat menilai anggaran tersebut juga harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan pertanian ke depan. Infrastruktur yang lebih kuat dinilai penting agar sektor pertanian lebih siap menghadapi bencana serupa.
Dengan pengawalan anggaran yang optimal, Rahmat Saleh berharap para petani di Sumatera dapat segera bangkit, kembali produktif, dan tidak kehilangan harapan setelah diterpa bencana alam yang berat.(*)
