Jakarta, Semangatnews.com – Kasus dugaan sabotase siber yang terjadi di Iran menjadi perhatian serius para pakar keamanan digital. Insiden ini dinilai sebagai peringatan keras bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Iran sebelumnya menuding adanya serangan terhadap jaringan internet mereka yang menyebabkan gangguan pada sistem digital nasional. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana infrastruktur digital bisa menjadi target strategis.
Para ahli menilai, serangan siber kini bukan lagi ancaman biasa, melainkan bagian dari konflik geopolitik modern. Infrastruktur digital menjadi sasaran empuk karena dampaknya bisa melumpuhkan layanan publik.
Di Indonesia, kondisi ini memunculkan kekhawatiran tersendiri. Pakar menyebut sistem internet nasional berpotensi menjadi “bom waktu” jika tidak diperkuat secara menyeluruh.
Kerentanan tersebut berkaitan dengan masih adanya celah dalam tata kelola keamanan siber. Serangan terhadap sistem penting bisa berdampak luas, mulai dari ekonomi hingga layanan publik.
Salah satu isu yang kembali disorot adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS. Regulasi ini dianggap penting untuk memperkuat sistem pertahanan digital nasional.
RUU KKS dirancang untuk mengatur kewajiban berbagai pihak dalam menjaga keamanan siber, termasuk pengelolaan infrastruktur digital dan perlindungan data.
Namun, regulasi ini juga menuai kritik dari sejumlah pihak. Beberapa kalangan menilai masih ada kelemahan dalam aspek perlindungan hak masyarakat dan potensi tumpang tindih aturan.
Sementara itu, ancaman global terus meningkat. Serangan siber kini dapat berupa pencurian data, sabotase sistem, hingga gangguan layanan publik yang berdampak luas.
Kondisi ini membuat negara-negara di dunia berlomba memperkuat pertahanan digital mereka. Keamanan siber kini menjadi bagian penting dari strategi nasional.
Dengan belajar dari kasus Iran, Indonesia diharapkan dapat mempercepat langkah dalam memperkuat sistem keamanan digital agar tidak menghadapi risiko serupa di masa depan.(*)
