Amanah Yang Ditolak dan Lelang Jabatan

oleh -

Oleh Zulnadi

JABATAN bukanlah hak tetapi merupakan kepercayaan dari atasan sebagaimana lazimnya yang terjadi di jajaran birokrasi. Atau kepercayaan dari anggota dalam organisasi. Begitu atasan atau pimpinan memberikan kepercayaan, maka bagi yang mendapatkan kepercayaan harus memikulnya penuh tanggungjawab karena itu amanah.

Atasan tentu telah mempunyai pertimbangan berdasarkan kompetensi yang dimiliki bawahannya.

Jabatan bukanlah hak yang senantiasa dapat diminta oleh setiap ASN, meskipun jabatan tersebut sangat pantas dan cocok dengan ilmu dan kompetensi yg Ia miliki.

Aparatur dalam mendapat jabatan tersebut harus menunggu dan mengikuti kemauan pimpinan. Dalam istilah sekarang mereka harus ikut kompitisi lelang jabatan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai unsur guna mendapatkan sosok yang tepat dan jauh dari penilaian subyektif.

Objektifkah tim ini bekerja, ya tentu saja objektif bila dilihat dari kacamata birokrasi. Lalu bagaimana masyarakat lain menilainya ya tetap objektif. Persoalan muncul apabila peserta itu sendiri yang membocorkan kepada orang luar. Biasanya yang diranking sesuai urutan nilai tertinggi, apakah 3 atau 5 orang. Persoalan siapa yang akan dipilih itu miliknya pimpinan. Lalu berfungsikah tim dengan kegiatan lelang jabatan itu. Ya fungsinya hingga meranking. Bahkan sistem ini bisa saja tidak dilalui dan langsung keluar SK jabatan sebagai yang terjadi pada jabatan tertentu di provinsi maupun kota dan kabupaten.

Tim tidak dapat mengintervensi, paling paling menggerutu apa adanya. Belum terdengar oleh kita, ada sanggahan dan bantahan dari tim,bila user menyimpang dari apa yang dirankingnya.

Itu persoalan klasik yg sering terjadi dalam birokrasi, bila diusik semakin asyik.

Berbeda apa yang terjadi di jajaran Pemda Agam. Meskipun dia diberi amanah hanya selang sehari lalu menyatakan mundur. Bolehkah ia bersikap demikian. Ya boleh dan itu syah dan bahkan tidak takut dengan kehilangan tunjangan jabatan.