Jakarta, Semangatnews.com – Ancaman La Nina yang diperkirakan kembali memengaruhi kondisi cuaca pada 2027 menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan optimistis Indonesia dapat melanjutkan swasembada pangan dengan memperkuat koordinasi serta kesiapan sektor pertanian menghadapi perubahan iklim.
Amran menyampaikan optimisme tersebut ketika menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) di Makassar, Jumat (23/10/2026). Menurutnya, pengalaman menghadapi fenomena iklim sebelumnya menjadi modal untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi pada masa mendatang.
Perubahan kondisi cuaca menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian karena dapat memengaruhi jadwal tanam dan panen. Curah hujan yang berlebihan berpotensi menyebabkan genangan di lahan pertanian, mengganggu pertumbuhan tanaman, hingga meningkatkan risiko kerusakan hasil panen apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Karena itu, kesiapan menghadapi La Nina perlu dilakukan sejak dini. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan kondisi cuaca, menyesuaikan pola tanam, serta memastikan petani mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan waktu dan metode budidaya yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Amran menegaskan bahwa upaya mempertahankan swasembada pangan harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan perlu menjaga koordinasi agar produksi dan distribusi tetap berjalan meskipun menghadapi tantangan cuaca.
Selain kesiapan menghadapi perubahan iklim, pemerintah juga menaruh perhatian pada keberlanjutan swasembada sejumlah komoditas strategis. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut delapan komoditas telah mencapai swasembada, meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Keberhasilan tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Meski demikian, menjaga ketersediaan komoditas secara berkelanjutan tetap membutuhkan peningkatan produktivitas, dukungan sarana produksi, serta pengelolaan distribusi yang mampu menjangkau wilayah dengan kebutuhan berbeda.
Pemerintah juga berupaya menjaga agar ketersediaan bahan pangan diikuti harga yang tetap terkendali. Dalam kegiatan di Makassar, Amran menyampaikan inflasi pangan tercatat sebesar 3,28 persen, lebih rendah daripada target maksimal 3,5 persen. Pengendalian harga menjadi bagian penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya ketika terjadi perubahan pasokan.
Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera di wilayah Sulampua menjadi salah satu upaya memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua memiliki peran dalam rantai pasok pangan, sehingga koordinasi produksi dan distribusi diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Di tengah tantangan iklim, keberlanjutan swasembada juga perlu memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi. Kepastian penyerapan hasil panen, akses terhadap sarana pertanian, dan distribusi yang efisien menjadi faktor penting agar peningkatan produksi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani sekaligus menjaga ketersediaan pangan.
Optimisme pemerintah terhadap swasembada pangan pada akhirnya akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan berbagai langkah tersebut. Ancaman La Nina menjadi ujian bagi kesiapan sektor pertanian Indonesia, sementara kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan penguatan produksi domestik diharapkan mampu menjaga pasokan pangan tetap stabil pada tahun mendatang.(*)
