Jakarta, Semangatnews.com – Indonesia membawa agenda penguatan sistem pembayaran dan transaksi mata uang lokal dalam forum BRICS 2026. Bank Indonesia mendorong negara-negara anggota mempercepat Local Currency Transaction serta membangun konektivitas pembayaran lintas negara.
Kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya risiko fragmentasi ekonomi global. Ketidakpastian geopolitik dan perubahan arah perdagangan internasional dinilai membuat negara-negara perlu memiliki sistem transaksi yang lebih beragam dan tidak terlalu bergantung pada satu mata uang utama.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan BRICS memiliki peluang strategis untuk mengubah berbagai tantangan global menjadi ketahanan bersama. Menurutnya, kerja sama konkret di bidang keuangan perlu tetap memperhatikan tahap pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara.
Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas penggunaan mata uang nasional untuk transaksi perdagangan. Dengan LCT, negara yang melakukan perdagangan dapat menggunakan mata uang masing-masing sehingga kebutuhan konversi ke dolar AS dalam transaksi tertentu dapat ditekan.
BRICS juga mendorong pengembangan sistem pembayaran lintas negara. Sistem yang semakin terhubung diharapkan mampu mempercepat transaksi sekaligus menurunkan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha ketika melakukan perdagangan antarnegara anggota.
Indonesia sendiri telah memiliki pengalaman mengembangkan skema transaksi mata uang lokal dengan sejumlah mitra. Penguatan kerja sama tersebut menjadi modal bagi Indonesia untuk membawa agenda LCT ke tingkat BRICS yang cakupan ekonominya jauh lebih besar.
Dalam rangkaian pertemuan BRICS di India, Bank Indonesia bertemu dengan bank sentral India untuk membahas integrasi keuangan kedua negara. Pembahasan tersebut mencakup transaksi rupiah-rupee, kerja sama swap bilateral, dan konektivitas pembayaran menggunakan QR.
India juga mendorong keterhubungan sistem pembayaran digital di antara negara-negara BRICS. Menteri Perdagangan India Piyush Goyal menyerukan agar sistem pembayaran nasional dapat dihubungkan sehingga perdagangan menggunakan mata uang lokal semakin mudah dilakukan.
Meski agenda pengurangan ketergantungan terhadap dolar semakin kuat, BRICS tidak sedang membentuk mata uang bersama dalam waktu dekat. Pembahasan yang berkembang lebih berfokus pada transaksi menggunakan mata uang nasional dan pembangunan infrastruktur pembayaran yang saling terhubung.
Langkah ini berpotensi membuka peluang lebih besar bagi perdagangan Indonesia dengan negara-negara BRICS. Pelaku usaha dapat memperoleh alternatif mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel, terutama ketika transaksi bilateral sudah didukung oleh kerja sama mata uang lokal dan sistem pembayaran digital.
Indonesia kini berupaya memastikan agenda tersebut tidak berhenti sebagai kesepakatan forum. Penguatan LCT, konektivitas pembayaran, dan kerja sama antarbank sentral diharapkan dapat berkembang menjadi mekanisme nyata yang mendukung perdagangan serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perubahan ekonomi global.(*)

