Jakarta, Semangatnews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi salah satu program yang akan dilanjutkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung keberlanjutan tersebut, tetapi meminta pemerintah melakukan perombakan besar terhadap sistem pelaksanaannya.
Charles berpandangan bahwa melanjutkan MBG tidak berarti mempertahankan seluruh mekanisme yang selama ini diterapkan. Ia justru mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan menyusun kembali desain program agar berbagai persoalan yang muncul dapat diminimalkan.
Menurut Charles, redesign total diperlukan terutama pada sistem pengelolaan dapur. Ia mengusulkan agar dapur yang saat ini menggunakan pola tersentralisasi diubah menjadi dapur yang berbasis sekolah.
Konsep tersebut dinilai dapat mendekatkan proses penyediaan makanan kepada siswa sebagai penerima manfaat utama. Dengan dapur yang berada di lingkungan sekolah, pengawasan terhadap makanan juga dinilai dapat dilakukan secara lebih langsung.
Charles juga ingin orang tua murid mendapat ruang lebih besar dalam pengelolaan MBG. Melalui komite sekolah, orang tua dapat ikut mengawasi makanan yang diberikan kepada anak-anak, mulai dari kualitas hingga kelayakan konsumsi.
Menurut dia, orang tua merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap kesehatan dan kebutuhan gizi anak. Karena itu, keterlibatan mereka dianggap penting dalam memastikan makanan yang diberikan melalui MBG memenuhi standar yang seharusnya.
Usulan tersebut sekaligus berkaitan dengan upaya mencegah penyalahgunaan anggaran. Charles mengingatkan bahwa potensi korupsi dapat muncul bukan hanya pada proses pengadaan di tingkat lembaga pemerintah, tetapi juga pada pengelolaan makanan di dapur.
Ia mencontohkan adanya kemungkinan pengurangan kualitas atau porsi makanan dari nilai yang seharusnya diterima anak. Kondisi semacam itu, menurutnya, harus dicegah melalui desain program yang memungkinkan pengawasan lebih ketat.
Charles menegaskan bahwa MBG merupakan program sosial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, ia mendukung sikap tegas Presiden Prabowo terhadap pihak yang melakukan korupsi atau mengambil keuntungan dari program tersebut.
Komitmen Prabowo untuk mempertahankan MBG disampaikan dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD pada Jumat (14/8/2026). Presiden menekankan bahwa perbaikan gizi merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memastikan program tersebut terus diperbaiki serta dibuat lebih efisien.
Dorongan redesign dari DPR pun menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam melanjutkan MBG. Selain memastikan makanan bergizi sampai kepada penerima manfaat, pembenahan tata kelola diharapkan mampu memperkuat transparansi, mengurangi celah penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program andalan pemerintah tersebut.(*)
