Jakarta, Semangatnews.com – Kabar mengenai pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang disebut mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dipastikan tidak benar. Istana Kepresidenan telah memberikan klarifikasi atas isu yang berkembang luas di media sosial tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak pernah menunjuk Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla. Bantahan itu disampaikan Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/8/2026), ketika ditanya mengenai kabar yang menyebut adanya mandat khusus kepada pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memang meminta seluruh pihak ikut berperan dalam menghadapi karhutla. Namun, permintaan untuk membantu tidak dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan untuk menjadi koordinator operasi pemerintah.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ,” ujar Prasetyo. Pernyataan tersebut menegaskan adanya perbedaan antara partisipasi dalam penanganan bencana dan kewenangan resmi dalam struktur koordinasi pemerintah.
Isu tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan setelah muncul narasi di media sosial yang menyebut Haji Isam ditugaskan memimpin penanganan karhutla di Kalimantan. Informasi yang belum terkonfirmasi itu kemudian berkembang menjadi kabar seolah-olah telah terdapat penunjukan resmi dari Presiden.
Istana memastikan penanganan karhutla tetap berada dalam koordinasi pemerintah. Untuk mempercepat respons, pemerintah pusat telah membagi wilayah perhatian kepada sejumlah pejabat tinggi, termasuk pejabat setingkat menteri dan pimpinan TNI.
Prasetyo menyebut pembagian tugas tersebut dilakukan agar penanganan di berbagai wilayah dapat berjalan lebih cepat. Sejumlah pejabat diberikan tanggung jawab untuk memberikan atensi terhadap wilayah tertentu di Kalimantan, tetapi pembagian itu tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan terhadap wilayah lainnya.
Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah meningkatkan pengendalian karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman di titik kebakaran, tetapi juga memperkuat pemantauan dan dukungan operasional untuk mencegah api meluas.
Tambahan personel dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat operasi di lapangan. Pemerintah menyebut tambahan pasukan dari tiga batalyon telah mulai beroperasi. Selain itu, kebutuhan berupa helikopter water bombing dan alat pelindung diri turut dipenuhi untuk mendukung petugas yang menjalankan tugas pemadaman.
Karhutla sendiri menjadi persoalan yang melibatkan banyak sektor karena dampaknya tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas udara. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, serta unsur masyarakat.
Pemerintah sebelumnya juga menetapkan sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan sebagai daerah prioritas pengendalian karhutla. Enam provinsi yang menjadi perhatian khusus meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Klarifikasi Istana akhirnya menegaskan bahwa nama Haji Isam tidak berada dalam posisi koordinator resmi penanganan karhutla Kalimantan. Pemerintah tetap membuka ruang bagi berbagai pihak untuk membantu penanganan, tetapi komando dan koordinasi operasi tetap dijalankan melalui struktur pemerintahan yang telah ditetapkan.(*)
