Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan optimalisasi penerimaan pajak yang belakangan menjadi perbincangan setelah muncul kabar petugas pajak mendatangi sejumlah warung tegal (warteg). Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa sasaran penertiban bukanlah pedagang kecil, melainkan pengusaha besar yang diduga memanfaatkan fasilitas pajak UMKM secara tidak semestinya.
Maman menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan sejumlah insentif perpajakan untuk melindungi pelaku usaha mikro dan kecil. Salah satu fasilitas tersebut berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak.
Bagi pelaku usaha dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, pemerintah juga menyediakan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5 persen sesuai persyaratan yang berlaku. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus menanggung beban yang terlalu besar.
Menurut Maman, persoalan yang justru perlu mendapatkan perhatian adalah praktik sejumlah pengusaha besar yang diduga memecah badan usaha untuk menghindari kewajiban pajak sesuai skala bisnis sebenarnya. Ia mencontohkan perusahaan dengan omzet mencapai Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per tahun yang membentuk beberapa badan usaha agar masing-masing terlihat memiliki omzet lebih kecil.
Praktik tersebut dinilai berpotensi membuat pengusaha besar menikmati fasilitas perpajakan yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil. Padahal, insentif pajak UMKM diberikan untuk membantu pengusaha yang masih membutuhkan dukungan dalam mengembangkan kegiatan ekonominya.
Maman menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan fasilitas perpajakan digunakan sesuai tujuan awal. Karena itu, upaya meningkatkan penerimaan negara seharusnya diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penertiban praktik penghindaran pajak, bukan dengan membebani masyarakat yang menjalankan usaha mikro.
Selain PPh, pemerintah juga menjelaskan perbedaan aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku bagi pelaku usaha. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyampaikan bahwa kewajiban memungut PPN berkaitan dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan batas pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan ketentuan omzet Rp4,8 miliar per tahun.
Temmy menjelaskan bahwa PPh dan PPN merupakan dua jenis pajak yang berbeda. PPh berkaitan dengan penghasilan atau omzet wajib pajak, sedangkan PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dipungut oleh pengusaha yang telah berstatus PKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin 2026. Hashim sebelumnya menyoroti besarnya aktivitas ekonomi informal yang belum tercatat secara optimal dan memperkirakan nilainya mencapai sekitar Rp10.000 triliun.
Hashim menilai banyak transaksi tunai di masyarakat yang belum masuk dalam pencatatan ekonomi formal. Ia mencontohkan transaksi jasa sehari-hari seperti pangkas rambut, pijat, warteg, hingga salon kecantikan yang kerap tidak disertai bukti pembayaran tertulis. Menurutnya, penguatan pencatatan aktivitas ekonomi dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara.
Polemik mengenai warteg yang didatangi petugas pajak kemudian membuat pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat. Maman menduga kejadian tersebut berkaitan dengan kesalahan administrasi dan menegaskan bahwa kebijakan pembebasan PPh bagi usaha mikro dengan omzet hingga Rp500 juta tetap berlaku. Pemerintah berharap penjelasan ini dapat memberikan kepastian bagi pelaku UMKM sekaligus mempertegas bahwa optimalisasi penerimaan negara tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap usaha kecil.(*)
