Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar untuk merampingkan perusahaan milik negara. Sebanyak sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) ditargetkan kembali ditutup hingga akhir 2026 dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan pelat merah.
Prabowo mengungkapkan rencana tersebut dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Menurutnya, penataan dilakukan karena tidak semua perusahaan negara mampu memberikan kinerja yang menguntungkan bagi pemerintah.
Sebelum target baru tersebut diumumkan, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Perusahaan-perusahaan yang ditutup disebut merupakan badan usaha yang tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian. Dari langkah tersebut, pemerintah mengklaim telah menghemat sekitar Rp50 triliun.
Prabowo mengatakan proses efisiensi akan dilanjutkan secara agresif hingga penghujung tahun. Pemerintah menargetkan setidaknya 700 BUMN lainnya ditutup sampai 31 Desember 2026 sehingga jumlah perusahaan negara yang tersisa dapat jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.
Jika target tersebut tercapai, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN nantinya berada di kisaran 200 hingga 250 perusahaan. Perampingan ini diarahkan agar pemerintah tidak lagi mempertahankan perusahaan yang dinilai tidak mampu menghasilkan kinerja positif.
Presiden menilai pengurangan jumlah BUMN dapat memberikan dampak langsung terhadap struktur biaya. Salah satu biaya yang ingin ditekan adalah overhead perusahaan yang berkaitan dengan operasional dan pengelolaan badan usaha.
Selain itu, pemerintah juga menghitung potensi penghematan dari biaya rutin dan remunerasi jajaran pengelola perusahaan. Prabowo menyebut efisiensi dari berbagai komponen tersebut berpotensi mencapai Rp100 triliun.
Dana yang berhasil dihemat nantinya diharapkan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah ingin agar anggaran yang sebelumnya terserap untuk biaya perusahaan yang tidak produktif dapat dialihkan ke program yang memiliki manfaat lebih besar.
Langkah tersebut sejalan dengan agenda efisiensi yang selama ini menjadi salah satu perhatian pemerintah. Prabowo menyebut penghematan yang dilakukan di berbagai bidang pemerintahan telah mencapai lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun per tahun.
Meski demikian, restrukturisasi dalam skala besar membutuhkan proses yang terukur. Pemerintah perlu memastikan perusahaan yang memiliki fungsi strategis, pelayanan publik, dan peran penting bagi perekonomian tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Dengan target baru tersebut, tahun 2026 akan menjadi periode penting bagi transformasi BUMN. Pemerintah kini mengejar struktur perusahaan negara yang lebih ramping dengan harapan hanya badan usaha yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi negara yang akan dipertahankan.(*)
