Defiyan Cori:Koperasi juga Sumbangan Raden Aria dan Raden Margono Djojohadikoesoemo
SEMANGATNEWS.COM- “Peringatan hari ulang tahun (HUT) Koperasi 12 Juli 2025 begitu istimewa bagi pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Apa yang membuatnya istimewa, tidak lain adalah komitmen beliau bagi pembangunan koperasi termaktub secara jelas (eksplisit) dalam visi-misi Asta Cita ke-3. Terlebih, komitmen itu diarahkan secara khusus bagi peran serta aktif koperasi pada industri agro-maritim di sentra produksi. Hal mana tidak pernah secara tegas menjadi komitmen Presiden RI sebelumnya di era reformasi meskipun ada yang menyatakan diri pro wong cilik, demikian yang disampaikan oleh Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori”.
Selain itu, mengapa Presiden RI harus mengutamakan entitas ekonomi dan sosial Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian dalam mencapai sasaran swasembada pangan? “Tentu sangat banyak alasan yang bisa diuraikan dalam mendukungnya, baik berdasar Ideologi negara Pancasila, konstitusi UUD 1945 (utamanya Pasal 33 UUD 1945) maupun dari praktek terbaik (best practices) diera Orde Baru (Orba) apalagi Koperasi telah membuktikan kinerjanya selama era Orde Baru (Orba), kata salah seorang mantan pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Kopma UGM) ini”.
Namun, sayangnya publik saat ini mungkin hanya mengenal almarhum Mohammad Hatta (Bung Hatta) sebagai “Bapak Koperasi yang sekaligus salah seorang proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Memang, Bung Hatta-lah yang memiliki keyakinan kuat bahwa koperasi adalah solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa pasca kemerdekaan. Meskipun tidak bergerak pada tingkat praksis, tetapi kontribusinya adalah merumuskan Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi landasan konstitusional bagi pengembangan koperasi di Indonesia, Defiyan Cori menegaskan”.
Padahal, jauh sebelum adanya gagasan koperasi itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) yang secara luas sebagai sebuah lembaga keuangan berbentuk perbankan dulunya terbentuk dari usaha bersama menolong diri sendiri (self help) di era kolonialisme Belanda. Tidak banyak yang mengenal, bahkan cenderung melupakan sejarah berdirinya organisasi ini dahulu diera perjuangan menentang sistem kapitalisme-liberalisme yang menindas kaum bumi putera. Banyak rakyat diera penjajahan Belanda (VOC) itu yang terjerat oleh skema utang-piutang yang tidak berkeadilan.
Kedua lembaga keuangan perbankan inilah cikal bakal awalnya adalah untuk menolong diri sendiri (self help) para anggota yang terjerat rentenir Belanda dan merupakan sebuah entitas Koperasi. Kehadiran BRI dan BNI dalam perspektif _self help_ ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Raden Bei Aria Wirjaatmadja dan Raden Margono Djojohadikoesoemo (kakek Presiden RI Prabowo Subianto). Tidak lain bertujuan, mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia yang menderita secara ekonomi dan politik.
Raden Bei Aria Wirjaatmadja, adalah sosok yang memulai sejarah BRI di Purwokerto pada 16 Desember 1895 dengan mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden. Lembaga ini ditujukan untuk mengelola dan menyalurkan dana masjid kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Artinya, lembaga ini memang anti tesis bagi operasi perbankan kala itu yang cenderung “menghisap” rakyat dengan lembaga alternatif yang lebih manusiawi.
Organisasi ini kemudian beberapa kali mengubah nama menjadi Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen, De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank, Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene, Algemene Volkscredietbank (AVB). Lalu, dimasa pendudukan Jepang, nama organisasi inipun diubah menjadi Bank Rakjat (Shominginkō, Kunrei-shiki: Syomin Ginko).
Sementara itu, Raden Margono Djojohadikoesoemo merupakan sosok yang berperan penting bagi pendirian BNI pada tanggal 5 Juli 1946. Pada awalnya, BNI adalah sebuah bank sentral sekaligus bank umum yang lahir dengan semangat perjuangan yang juga sama diresmikan pemerintah di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946. Raden Margono Djojohadikoesoemo ditetapkan sebagai direktur utama BNI yang pertama dan Mr. Abdul Karim sebagai sekretarisnya.
Pada tahun 1949, berdasar kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB), status BNI sebagai bank sentral dicabut dan diserahkan kepada De Javasche Bank sehingga bank ini hanya menjadi bank umum saja. “Sampai saat ini dikenal publik hanya sebagai lembaga perbankan ansich yang menerapkan jasa bunga (interest) kepada nasabah, tapi melupakan aspek kesejarahannya sebagai koperasi. Jangan sampai dilupakan, peran penting dari
Raden Bei Aria Wirjaatmadja dan Raden Margono Djojohadikoesoemo sebagai pelopor koperasi atas kehadiran BRI dan BNI dalam membantu rakyat sebagai sebuah entitas koperasi dan bukan korporasi, tutup Defiyan Cori”!.**
