Anggota DPRD Mentawai Yang Islam Dilecehkan, Rapat Paripurna Saat Mereka Sholat Jumat

oleh -

Semangatnews, Tua Pejat- Enam anggota DPRD Mentawai dari 20 anggota dewan mempertanyakan legalitas Rapat Paripurna pengesahaan RAPBD kabupaten Mentawai tahun 2020 yang digelar Jumat tanggal 29 November 2019 di ruang sidang DPRD setempat.”Kami yang beragama islam betul betul dihina dan dilecehkan oleh pimpinan DPRD Mentawai yang tidak menghargai kami dalam melaksanakan ibadah Jumat.”, ujar Rasyidin Syaiful kepada Semangatnews saat dikonfirmasi, Minggu 1 Desember 2019 lewat Whatshap.

Rapat tersebut selain pelecehan dan penghinaan, juga melanggar tatatertib DPRD Mentawai Nomor 1 th 2019 pasal 107 huruf b, halaman 74 menyatakan bahwa mana kala rapat dilaksanakan hari Jumat jadwalnya harus jam 09.00-11.30 WIB.Rasyidin menegaskan pimpinan DPRD tidak ada mengundang anggota DPRD untuk mengikuti sidang jumat 29 nov 2019 jam 11.30 sebagaimana diatur dalam tatib.Kejadian ini adalah bentuk penghinaan oleh pimpinan DPRD kepada kami anggota DPRD kabupaten kepulauan Mentawai yang beragama islam, keluh Rasyidin seraya melanjutkan sidang diadakan bersamaan dengan pelaksanaan sholat Jumat.

Mestinya sebut Rasyidin, pimpinan DPRD Mentawai harus tahu bahwa ada 6 orang anggota DPRD mentawai yang beragama islam.Apapun alasannya, mereka tidak boleh melaksanakan rapat di hari jumat saat kami 6 orang anggota DPRD sedang melaksanakan sholat jumat, dan juga sesuai dengan tata tertib sidang hari jumat berakhir jam 11.30.Ini malah dimulainya sidang jam 11.30 wib, akibatnya kami anggota DPRD yang beragama islam tidak bisa mengikuti sidang yang mengakibatkan hak suara kami dalam sidang yang maha penting tersebut sengaja dihilangkan dengan ketidak hadiran kami, ujarnya

“Hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi, saya hari Senen akan menyurati pimpinan DPRD kepulauan Mentawai dan Gubernur Sumatera Barat,”tegas Rasyid.Saya meminta sidang tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada karena pelaksanaannya tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.(zln)