Jakarta, Semangatnews.com – Krisis politik kembali mengguncang Prancis setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu secara mengejutkan mengundurkan diri hanya 27 hari setelah dilantik, dan hanya 14 jam setelah mengumumkan kabinet barunya yang langsung menuai gelombang penolakan dari dalam parlemen.
Langkah dramatis ini menjadi simbol betapa rapuhnya stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, yang kini menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan legitimasi politiknya di tengah parlemen yang terbelah dan publik yang kehilangan kepercayaan terhadap elite politik.
Lecornu, yang dikenal sebagai sosok muda dan loyalis Macron, awalnya diharapkan membawa angin segar dalam pemerintahan dengan pendekatan teknokratik yang lebih pragmatis. Namun, sejak awal, ia sudah berada di posisi sulit karena harus memimpin koalisi minoritas yang tidak memiliki dukungan mayoritas di Majelis Nasional.
Sumber dari lingkaran istana menyebut bahwa pengunduran diri Lecornu dipicu oleh tekanan internal yang datang bertubi-tubi, mulai dari kegagalan memperoleh dukungan parlemen terhadap komposisi kabinetnya hingga kritik publik terhadap dominasi tokoh lama dalam susunan pemerintahan.
Bahkan sebelum kabinetnya bekerja, beberapa partai dalam koalisi menyatakan ketidakpuasan karena merasa diabaikan dalam proses pembentukan kabinet. Penunjukan kembali beberapa menteri yang dianggap gagal di pemerintahan sebelumnya juga menimbulkan sentimen negatif di kalangan oposisi dan media.
Dalam pernyataan singkatnya, Lecornu menyebut bahwa “keadaan politik yang sangat tegang dan tidak stabil” membuatnya sulit menjalankan mandat pemerintahan secara efektif, sehingga demi kepentingan negara, ia memilih mundur. Ia pun menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Macron pada Senin malam waktu setempat.
Presiden Macron langsung menerima pengunduran diri tersebut dan meminta Lecornu tetap bertugas sementara sebagai pelaksana pemerintahan harian sampai pengganti resminya ditunjuk. Namun, keputusan ini menimbulkan kepanikan baru di kalangan investor dan pelaku pasar yang khawatir dengan meningkatnya ketidakpastian politik.
Krisis ini terjadi di saat Prancis tengah menghadapi tekanan besar dari dalam dan luar negeri. Dari dalam, defisit anggaran membengkak dan reformasi pajak belum juga tuntas. Dari luar, ketegangan ekonomi Uni Eropa dan menurunnya daya saing industri domestik menambah beban pemerintahan Macron.
Beberapa analis politik menyebut pengunduran diri Lecornu sebagai sinyal kemerosotan sistem semi-presidensial Prancis, di mana presiden terlalu dominan namun kekuasaan eksekutifnya tidak lagi seimbang dengan kekuatan parlemen yang kian beragam dan terfragmentasi.
Oposisi kini menuntut agar Macron segera mengambil langkah politik yang lebih mendasar, termasuk kemungkinan pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilu legislatif baru sebagai jalan keluar dari kebuntuan pemerintahan.
Sementara itu, di jalanan Paris, gelombang protes kecil mulai bermunculan. Warga menilai bahwa krisis pemerintahan ini hanyalah puncak dari frustrasi publik terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap gagal menekan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan situasi politik yang semakin tak menentu, masa depan pemerintahan Macron kini dipertaruhkan. Jika langkah penyelamatan tidak segera dilakukan, Prancis berisiko menghadapi krisis konstitusional yang bisa mengguncang stabilitas Eropa secara lebih luas.(*)
