Jakarta, Semangatnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Dalam kurun waktu satu pekan, dua bupati dari daerah berbeda diamankan dalam operasi penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
Penangkapan pertama terjadi pada awal Maret 2026 ketika KPK mengamankan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Ia ditangkap dalam sebuah operasi senyap bersama sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki penyidik KPK.
Dalam operasi tersebut, tim KPK turut mengamankan ajudan serta orang kepercayaan sang bupati. Mereka kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam sebelum penentuan status hukum.
Kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengelolaan proyek atau kebijakan di lingkungan pemerintah daerah. KPK juga mendalami sejumlah barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut.
Belum lama setelah operasi di Pekalongan, KPK kembali melakukan OTT di Bengkulu. Kali ini yang diamankan adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, bersama sejumlah pihak lain yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Dalam operasi itu, KPK mengamankan total belasan orang. Selain bupati, turut diamankan pejabat pemerintah daerah serta pihak swasta yang diduga memiliki hubungan dengan proyek yang sedang diselidiki.
Dari rangkaian OTT tersebut, sebagian pihak langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan dokumen elektronik.
KPK menyatakan bahwa operasi penindakan ini berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam proyek pembangunan di daerah. Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik lembaga antikorupsi.
Rangkaian OTT yang terjadi hanya dalam waktu satu minggu ini kembali menyoroti praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah. Penangkapan kepala daerah oleh KPK masih menjadi fenomena yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Para pengamat menilai langkah KPK ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan proyek dan anggaran daerah masih sangat diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan daerah.
KPK sendiri menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap praktik korupsi tanpa pandang bulu. Lembaga tersebut juga mengingatkan seluruh pejabat publik agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.(*)
