Jakarta, Semangatnews.com – Pakar ekonomi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu mencapai sekitar 6,8 persen per tahun agar mampu menyerap tenaga kerja secara optimal di tengah perubahan demografis dan dinamika pasar kerja pascapandemi. Pernyataan ini menjadi sorotan karena angka tersebut jauh di atas pertumbuhan historis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut para analis, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah memastikan pertumbuhan tersebut dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari tingkat optimal berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran tetap tinggi.
Indonesia memiliki bonus demografi di mana proporsi usia produktif sangat besar dibandingkan usia non‑produktif. Namun jika pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi, peluang bagi angkatan kerja baru justru tidak banyak tersedia, memicu stagnasi atau bahkan peningkatan jumlah pengangguran.
Selain itu, perubahan struktur ekonomi akibat teknologi dan otomatisasi juga berdampak pada kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Banyak pekerjaan tradisional yang makin tergantikan oleh teknologi dan memerlukan keterampilan baru yang belum dimiliki oleh sebagian besar angkatan kerja.
Pakar mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka makro, tetapi harus tercermin dalam kapasitas untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Sektor padat karya seperti manufaktur, pariwisata, dan jasa perlu diberi perhatian khusus untuk menciptakan peluang kerja yang riil.
Strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga harus memperhatikan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan vokasional, serta dorongan terhadap investasi di sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara besar‑besaran. Investasi yang masuk akan menciptakan permintaan tenaga kerja baru sekaligus memperkuat basis ekonomi domestik.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi kunci utama dalam mencapai target pertumbuhan 6,8 persen. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kemampuan digital menjadi aspek penting dalam mempersiapkan angkatan kerja masa depan.
Pemerintah juga disebut perlu memperkuat iklim usaha agar lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang merupakan kontributor besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dukungan modal dan pelatihan manajemen bagi UKM dapat menciptakan lebih banyak peluang lapangan pekerjaan dibandingkan pertumbuhan sektor formal semata.
Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis digital turut menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pekerja baru. Pertumbuhan sektor digital di Indonesia memperlihatkan tren peningkatan permintaan terhadap talenta baru, termasuk pekerjaan kreatif dan teknologi.
Namun demikian, para pakar juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja belum cukup tanpa adanya jaminan perlindungan sosial bagi pekerja. Sistem perlindungan sosial yang kuat akan memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, terutama mereka yang berada di sektor informal.
Pemerintah dinilai perlu merancang kebijakan fiskal yang mendukung penciptaan lapangan kerja melalui insentif pajak, pengurangan hambatan usaha, serta investasi dalam proyek‑proyek padat karya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sambil menciptakan peluang kerja yang lebih luas.
Di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan fluktuasi harga komoditas, mencapai target pertumbuhan 6,8 persen bukan hal mudah. Namun para pakar menilai bahwa melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia masih memiliki peluang untuk memaksimalkan potensi angkatan kerja serta mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.(*)
