Tragis di Solo: Pasangan Lansia Diusir dari Rumahnya Meski Memegang SHM, Ini Kronologi Lengkapnya

by -

Jakarta, Semangatnews.com – Pasangan lansia Sri Marwini dan suaminya Suyadi mengalami hari paling pahit dalam hidup mereka ketika rumah yang selama bertahun‑tahun mereka tempati di Solo harus diosongkan secara paksa meski mereka memegang Sertifikat Hak Milik (SHM). Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 12 Februari 2026, dan langsung menjadi sorotan karena menyisakan pertanyaan besar tentang praktik sengketa tanah di Tanah Air.

Kisah pahit ini bermula pada 2013 ketika Suyadi tertarik membeli sebuah rumah di Kampung Kidul, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, yang ditawarkan oleh warga bernama Subarno. Rumah dengan luas tanah sekitar 479 meter persegi itu dilihat sebagai kesempatan emas bagi pasangan tersebut untuk memiliki hunian tetap selepas puluhan tahun bekerja keras menabung.

Sebelum melanjutkan transaksi, Suyadi dan istrinya memastikan legalitas properti tersebut. Dengan bantuan seorang notaris, mereka mengecek status tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta, yang kala itu menyatakan tidak ada masalah dengan kepemilikan tanah tersebut. Keyakinan itu membuat pasangan lansia ini menyetujui proses jual beli dan mengurus akta jual beli serta penerbitan SHM.

Namun setelah SHM resmi diterbitkan atas nama Suyadi dan rumah mulai ditempati sejak 2014, muncul seorang wanita bernama SWT yang mengklaim punya bukti kepemilikan yang lebih dulu melalui SHM tahun 1998. Klaim tersebut memicu sengketa panjang karena SWT kemudian menggugat SHM pasangan lansia itu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam proses hukum yang berlangsung, PTUN akhirnya memutuskan untuk membatalkan SHM yang dimiliki Suyadi. Putusan ini cukup mengejutkan Sri dan Suyadi karena mereka sudah menunjukkan semua bukti pembelian resmi bahkan setelah melalui pemeriksaan BPN. Keputusan pengadilan membuat status kepemilikan rumah yang semula dianggap sah menjadi batal demi hukum.

Kejanggalan lain menurut pihak korban yakni adanya fakta bahwa SHM tahun 1998 yang diklaim SWT ditandatangani oleh pejabat BPN yang sebenarnya tidak menjabat di tempat serta tidak hadir dalam persidangan. Hal ini memperkuat dugaan adanya permainan dalam dokumen kepemilikan yang berujung pada sengketa panjang.

Dengan putusan pembatalan SHM itu, SWT kemudian mengajukan permohonan eksekusi pengosongan rumah ke Pengadilan Negeri Surakarta, yang disetujui dan akhirnya dieksekusi pada 12 Februari 2026. Aparat kepolisian datang untuk mengamankan proses tersebut, sedangkan seluruh barang milik pasangan lansia dipindahkan secara paksa dari rumah.

Selama eksekusi berlangsung, Sri dan Suyadi hanya bisa pasrah menyaksikan rumah yang sudah menjadi saksi jatuh bangun mereka seumur hidup dikosongkan tanpa mampu lagi mempertahankannya. Ketua keluarga lansia itu berulang kali mencoba menjelaskan bahwa rumah itu dibeli secara sah dan semestinya SHM mereka dilindungi oleh hukum.

Peristiwa pahit ini kemudian memicu diskusi publik tentang praktik mafia tanah dan sistem sertifikasi tanah di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa kasus seperti ini menunjukkan celah dalam sistem hukum dan administrasi pertanahan yang masih belum sepenuhnya mampu melindungi warga dari praktik sengketa yang kompleks.

Tak hanya itu, kasus ini juga mengundang simpati dan keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis sosial dan pemerhati hukum agraria. Mereka menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam sistem perlindungan hak milik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia yang menjadi korban.

Sementara itu, korban Sri dan Suyadi kini harus mencari tempat tinggal baru setelah rumah impian mereka hilang akibat putusan yang kontroversial. Meski begitu, mereka bertekad untuk terus memperjuangkan keadilan dengan bantuan penasihat hukum, berharap suatu hari dapat kembali menempati rumah yang sudah mereka anggap sebagai bagian penting dari kehidupan mereka.

Kasus ini menjadi cermin kompleksitas sengketa tanah di Indonesia dan menegaskan bahwa meskipun seseorang memegang sertifikat resmi dari negara, hak milik tersebut tetap dapat dipersengketakan dan berujung pada hilangnya aset berharga yang telah diperoleh dengan kerja keras bertahun‑tahun.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.