Jakarta, Semangatnews.com – Fenomena keberadaan ratusan koperasi Merah Putih yang berdiri di atas lahan sawah di sejumlah wilayah Magelang, Jawa Tengah memicu keprihatinan masyarakat dan kalangan petani. Meskipun secara tegas keberadaan bangunan di atas lahan sawah dilarang oleh peraturan tata ruang, namun lebih dari 200 unit koperasi Merah Putih tetap berdiri kokoh di area persawahan yang seharusnya produktif untuk pertanian.
Warga setempat menyampaikan kekhawatiran bahwa perubahan fungsi lahan ini berpotensi merusak struktur pengairan, mengganggu kegiatan pertanian, dan merugikan para petani yang selama ini mengandalkan sawah sebagai sumber mata pencaharian. Sawah merupakan aset strategis yang sejak turun‑temurun menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan di Kabupaten Magelang.
Menurut beberapa petani, keberadaan bangunan koperasi di atas sawah tidak hanya mengubah tata guna lahan, tetapi juga menimbulkan permasalahan teknis seperti terganggunya alur irigasi, risiko banjir saat musim hujan, serta berkurangnya lahan tanam yang produktif. Hal ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan kehidupan agraris masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pegiat lingkungan pun angkat bicara, menyatakan bahwa tindakan mendirikan bangunan di atas sawah merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah serta peraturan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut jelas melarang perubahan fungsi lahan sawah produktif menjadi area non‑pertanian.
Penyebab tumbuhnya ratusan koperasi Merah Putih di area persawahan ini menjadi pertanyaan publik. Banyak yang menduga adanya kekosongan pengawasan di tingkat desa hingga kabupaten, sehingga pengembang dan pemilik usaha merasa leluasa memanfaatkan sawah untuk mendirikan bangunan dengan tujuan bisnis.
Pihak pemerintah desa dan kecamatan setempat sempat memberikan klarifikasi bahwa sebagian besar bangunan tersebut awalnya tidak bermaksud merusak lahan pertanian, namun berkembang menjadi tempat usaha atau operasional yang kemudian disebut sebagai koperasi Merah Putih. Namun penjelasan ini tidak serta‑merta meredakan kekhawatiran warga.
Peraturan tentang lahan sawah produktif dijaga ketat oleh undang‑undang agraria, termasuk kewajiban mempertahankan fungsi utama lahan pertanian. Sawah yang dialihfungsikan harus melalui proses perizinan yang ketat dan evaluasi dampak lingkungan. Kasus di Magelang ini mempertanyakan masih lemahnya penegakan aturan tersebut di lapangan.
Warga yang tergabung dalam forum petani Magelang meminta agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk meninjau dan menindaklanjuti pembangunan bangunan yang dianggap ilegal tersebut. Mereka menegaskan bahwa sawah bukan sekadar lahan kosong, tetapi sumber kehidupan yang harus dilindungi demi keberlanjutan produksi pangan lokal.
Selain itu, rasa ketidakadilan juga muncul karena beberapa pihak merasa bahwa pendirian bangunan itu didukung oleh oknum tertentu yang memiliki pengaruh di tingkat desa. Tuduhan ini semakin memperkeruh suasana serta menimbulkan kecurigaan terhadap integritas pengelolaan lahan di Magelang.
Menanggapi situasi ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang menyatakan akan melakukan verifikasi lapangan terhadap status lahan serta legalitas bangunan yang sudah berdiri. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah setempat berjanji akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah verifikasi ini juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Permukiman, yang akan menilai dampak perubahan fungsi lahan terhadap drainase, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap dapat menemukan solusi yang adil tanpa mengorbankan kepentingan petani lokal.
Masyarakat Magelang terus berharap bahwa kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian produktif di wilayah lain. Kekhawatiran warga dan petani akan masa depan sawah serta keberlanjutan pertanian di wilayah itu menjadi sorotan utama yang harus segera ditindaklanjuti.
Dengan dinamika yang berkembang, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan segera menyusun langkah strategis agar kejadian serupa tidak terulang, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seimbang dengan perlindungan lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pedesaan.
Permasalahan di Magelang ini pun menjadi refleksi penting tentang harmonisasi pembangunan fisik dan ketahanan pangan di tengah perubahan sosial ekonomi yang cepat. Tantangan besar ini membutuhkan kebijakan yang tegas dan berpihak pada keberlanjutan.(*)
