Jakarta, Semangatnews.com – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan bahwa delapan alumni penerima beasiswa dijatuhi sanksi administratif berupa kewajiban mengembalikan dana studi yang pernah diterima. Jumlah yang harus dikembalikan mencapai miliaran rupiah per orang, terutama bagi yang menempuh pendidikan doktoral (S3).
Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah lembaganya melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap sekitar 600 awardee yang diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai kontrak beasiswa. Dari hasil penelusuran itu, mayoritas penerima beasiswa ternyata memenuhi ketentuan, namun delapan orang lain terbukti tidak menjalankan komitmen mereka.
Menurut Sudarto, sanksi yang diberikan berupa kewajiban mengembalikan dana pendidikan yang telah digunakan. Besaran dana yang harus dikembalikan oleh setiap alumni berbeda tergantung pada jenjang pendidikan yang ditempuh; untuk program S3 rata-rata mencapai sekitar Rp2 miliar per orang, sementara untuk program magister (S2) angkanya umumnya di bawah satu miliar rupiah.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, Sudarto menyampaikan bahwa proses pengembalian dana sudah berjalan. Dari delapan penerima yang dikenai sanksi, empat di antaranya telah melunasi kewajiban mereka kepada negara. Empat lainnya disebut telah berjanji mengembalikannya secara bertahap.
“Saya menegaskan bahwa dana LPDP adalah amanah masyarakat dan telah dipergunakan untuk pendidikan. Oleh karena itu, apabila komitmen pascastudi tidak dijalankan, kami menerapkan aturan sesuai perjanjian yang sudah disepakati,” ujar Sudarto dalam taklimat media tersebut.
Keputusan ini juga disertai ancaman pemblokiran terhadap akses para penerima yang bersangkutan untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang. Hal ini sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera terhadap pelanggaran kontrak yang dilakukan.
Pengumuman ini datang di tengah polemik yang tengah hangat dibahas publik tentang sejumlah awardee yang dianggap kurang mematuhi kewajiban mereka setelah menyelesaikan studi luar negeri, baik terkait pengabdian maupun kontribusi kepada Indonesia.
Belakangan, wacana evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola beasiswa LPDP juga bergulir di tengah masyarakat karena kasus ini dinilai mencerminkan perlunya perbaikan mekanisme pengawasan.
Sementara itu, sejumlah warganet menilai aturan sanksi tegas terhadap penerima beasiswa yang lalai penting untuk menjaga kredibilitas program LPDP sebagai investasi pendidikan bangsa. Ada juga yang mendukung evaluasi lebih menyeluruh terhadap keseluruhan mekanisme program ini.
Kendati demikian, beberapa pihak lain mengingatkan bahwa penanganan kasus individual harus dilakukan adil tanpa merugikan nama baik penerima beasiswa lain yang taat terhadap ketentuan program.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi LPDP dalam memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap alumni, sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komitmen penerima beasiswa terhadap kewajiban pascastudi mereka.(*)
