Jakarta, Semangatnews.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai bahwa penyimpanan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di rekening giro menyebabkan potensi kerugian daerah. Dedi menegaskan, kebijakan tersebut justru dilakukan demi menjaga keamanan dan fleksibilitas keuangan daerah dalam menghadapi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, penempatan dana di giro tidak serta-merta berarti dana tersebut menganggur atau tidak produktif. Sebaliknya, giro memungkinkan pemerintah daerah untuk mencairkan anggaran dengan cepat ketika dibutuhkan, tanpa harus melalui proses likuidasi investasi yang panjang.
Dedi juga menilai bahwa pandangan pemerintah pusat kerap tidak memahami dinamika fiskal di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan strategi pengelolaan yang berbeda, tergantung pada proyek prioritas dan siklus belanja masing-masing.
“Kalau uangnya disimpan di deposito atau bentuk lain, pencairannya tidak bisa cepat. Padahal, kita butuh fleksibilitas tinggi untuk belanja publik, terutama menjelang akhir tahun anggaran,” ujar Dedi.
Ia juga menyebut bahwa penyimpanan dana di giro dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Semua kebijakan tersebut, katanya, sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Menanggapi tudingan adanya potensi kerugian akibat rendahnya bunga giro, Dedi menilai hal itu terlalu disederhanakan. “Jangan melihat dari sisi bunga semata. Ini soal likuiditas dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Gubernur Jabar itu menegaskan bahwa dana APBD bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar. Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak hanya menilai dari sisi finansial, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, Dedi berharap ke depan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih terbuka. Ia ingin kebijakan fiskal nasional tidak memukul rata semua daerah tanpa melihat kondisi lapangan.
“Setiap daerah punya tantangan berbeda. Kalau semua dipukul rata, kebijakan pusat justru bisa menghambat kinerja daerah,” ucapnya.
Pernyataan Dedi ini menjadi respons tegas atas kritik Purbaya, sekaligus menegaskan posisi daerah dalam menjaga kedaulatan fiskal lokal yang lebih adaptif dan kontekstual.(*)
