Gubernur Mahyeldi Jadi Narasumber KLHK Guna Penyelesaian Pemanfaatan Hutan Tidak Sah

oleh -

SEMANGATNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya menyelesaikan persoalan pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah oleh masyarakat yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan prinsip ultimum remedium atau hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

“Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Polda Sumbar dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya-upaya penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah. Salah satunya menggunakan prinsip ultimum remedium,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 4 November 2021, diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertempat di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (04/11/2021).

Baca Juga:  Gubernur Mahyeldi Motivasi Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara tentang Pentingnya Persatuan

Ia mengatakan penggunaan prinsip tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar masyarakat dapat terus memperoleh manfaat dari hutan dan hak negara tetap dapat diperoleh.

Ia menyebut penerapan prinsip ultimum remedium juga sesuai dengan norma pengaturan LHK dalam Undang-undang Cipta Kerja. “Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur telah melakukan beberapa upaya penyelesaian penguasaan kawasan hutan secara tidak sah. Langkah tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama Polda dan Pemerintah Kabupaten, serta OPD terkait” ujar Mahyeldi.

Baca Juga:  Mahyeldi Resmikan Sekretariat IKKA Kota Pekanbaru dan Meletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Sekolah

Skema perhutanan sosial menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan karena Sumbar mengalokasikan 500 ribu hektare hutan untuk program tersebut.

No More Posts Available.

No more pages to load.