Gubernur Mahyeldi: Perlu Penegakkan Disiplin Prokes Untuk Tekan Covid-19 dan Bangkitkan Ekonomi Daerah

oleh -

SEMANGATNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkerjasama dengan Polda dan Korem 032 Wirabraja dalam rangka menekan penyebaran virus corona (covid 19) di Sumbar akan melakukan penertiban protokol kesehatan (prokes) masyarakat sesui Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasan Baru (AKB)

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disel-sela kesibukan kegiatan hari ini, Jum’at (30/4/2021).

Baca Juga:  Abai dan Terlena Tiba-tiba Positif Rate Covid 19 di Sumbar Melijit Capai 16%

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, dilema kondisi turun naiknya penyebaran wabah covid 19 di Sumbar cukup merisaukan kita, dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes masih rendah dan cendrung mengabaikan ini terbukti masih banyak masyarakat yang diberikan sanksi sesuai Perda No.6 Tahun 2020 untuk 1 Januari s.d 28 April 2021 telah 43.697 orang diberi sanksi kerja sosial dan denda administrasi, 641 pelaku usaha dan 226 penyelenggara kegiatan se Sumbar. Menyikapi kondisi iti kita akan tetap melakukan razia Penerapan Perda No.6 tahun 2020 dan juga pengawasan melalui posko-posko perbatasan.

Baca Juga:  Bertambah Lagi, 25 Orang Dinyatakan Positif Covid-19 Di Payakumbuh

“Turun naiknya penyebaran wabah covid 19 lebih disebabkan karena kurang disiplin prilaku prokes masyarakat (pakai masker, Cuci Tangan dan Jaga Jarak). Selain itu ada mobilitas orang datang dari luar daerah yang membawa dari kondisi perjalanannya. Karena itu pemerintah melarang mudik dan melakukan pengawasan melalui posko dan razia rutin Perda AKB 2020 dalam bulan ramadhan dan menyambut idul fitri agar penanganan covid 19 lebih terkendali,” ungkap Mahyeldi.