Jakarta, Semangatnews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Putusan tersebut tidak mengabulkan permohonan para pemohon karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara.
Dalam sidang yang digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Meski demikian, proses persidangan menghasilkan sejumlah fakta yang kemudian menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.
Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat. Akan tetapi, MK menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Gibran karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Para pemohon sebelumnya meminta agar MK menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden. Mereka juga mempersoalkan keputusan KPU yang menetapkan Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.
Namun, MK memiliki pertimbangan berbeda mengenai posisi perkara tersebut. Setelah pasangan calon terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024, status sebagai calon dalam tahapan Pilpres 2024 dinilai telah berakhir. Kondisi tersebut turut memengaruhi penilaian Mahkamah terhadap perkara yang diajukan.
Perhatian kemudian bergeser kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Putusan MK dianggap memberikan catatan penting mengenai bagaimana dokumen persyaratan calon diperiksa dan diverifikasi sebelum seseorang ditetapkan sebagai peserta pemilu.
KPU sendiri menyatakan menghormati seluruh pertimbangan MK. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan lembaganya akan menjadikan putusan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu ke depan.
Evaluasi tersebut mencakup proses verifikasi dokumen pencalonan, termasuk persyaratan pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh dokumen yang menjadi dasar penetapan calon benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku.
Perkara Gibran juga menunjukkan bahwa persoalan administratif dalam pencalonan dapat berkembang menjadi isu hukum dan politik yang panjang. Ketika terdapat keraguan terhadap dokumen kandidat, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan menjadi bagian penting dari perdebatan.
Meski gugatan tidak diterima, putusan MK memberikan sejumlah catatan mengenai batas kewenangan lembaga dan posisi penyelenggara pemilu dalam memeriksa persyaratan kandidat. Hal tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penyelenggara agar proses verifikasi pada pemilu berikutnya dilakukan secara lebih komprehensif.
Dengan demikian, perkara tersebut tidak hanya berakhir pada status Gibran sebagai Wakil Presiden. Lebih jauh, putusan MK dapat menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat transparansi, ketelitian, dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan persyaratan calon.(*)
