Jakarta, Semangatnews.com – Kebijakan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan di tengah tekanan harga energi global. Meski saat ini harga BBM masih dipertahankan, para ahli menilai kondisi tersebut tidak bisa berlangsung terus-menerus.
Pemerintah memang memilih tidak menaikkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi per April 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat.
Namun di balik kebijakan tersebut, terdapat beban besar yang harus ditanggung negara. Selisih antara harga pasar global dengan harga jual di dalam negeri harus ditutup melalui subsidi dan kompensasi.
Kondisi ini membuat anggaran negara tertekan, terutama jika harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Dalam jangka panjang, kebijakan menahan harga dinilai tidak berkelanjutan secara fiskal.
Para ekonom menyebut bahwa harga BBM pada dasarnya sangat bergantung pada harga minyak mentah dunia. Ketika harga global naik, maka biaya produksi dan distribusi BBM juga ikut meningkat.
Jika harga di dalam negeri tidak ikut disesuaikan, maka beban tersebut akan ditanggung pemerintah melalui subsidi yang semakin besar. Hal ini berpotensi mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, kebijakan menahan harga BBM juga dapat memicu konsumsi berlebihan. Harga yang relatif murah membuat permintaan tetap tinggi, sehingga memperbesar tekanan terhadap pasokan energi nasional.
Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah untuk menekan konsumsi BBM, salah satunya melalui kebijakan work from home (WFH) bagi ASN. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas dan konsumsi energi secara nasional.
Meski begitu, langkah efisiensi saja dinilai belum cukup jika harga minyak dunia terus berfluktuasi. Penyesuaian harga tetap menjadi opsi yang sulit dihindari dalam kondisi tertentu.
Di sisi lain, pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dari kenaikan harga BBM. Lonjakan harga berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Karena itu, kebijakan harga BBM selalu berada di persimpangan antara menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga keberlanjutan fiskal negara. Pemerintah harus mencari titik keseimbangan yang tepat.
Ke depan, reformasi kebijakan energi dinilai menjadi kunci, termasuk pengurangan ketergantungan pada BBM serta percepatan transisi ke energi alternatif. Tanpa langkah tersebut, tekanan terhadap kebijakan harga BBM akan terus berulang setiap kali harga minyak dunia naik.(*)
