Jakarta, Semangatnews.com – Upaya perekrutan warga negara Indonesia untuk menjadi tentara bayaran di Rusia kembali menjadi perhatian pemerintah. Terbaru, dua WNI berhasil dicegah keberangkatannya oleh petugas Imigrasi di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Keduanya diduga hendak menuju Rusia setelah terindikasi memiliki hubungan dengan pihak perekrut militer asing.
Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan bahwa pencegahan tersebut dilakukan setelah petugas memperoleh informasi intelijen mengenai rencana perjalanan kedua WNI. Hasil wawancara dan pemeriksaan terhadap dokumen serta komunikasi mereka semakin memperkuat dugaan adanya tujuan perjalanan yang tidak sesuai dengan keterangan awal.
Menurut Hendarsam, petugas menemukan sejumlah percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang berkaitan dengan rencana keberangkatan ke Rusia. Informasi tersebut kemudian diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah kedua pemohon benar-benar melakukan perjalanan biasa atau memiliki tujuan lain yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian membutuhkan ketelitian, terutama ketika petugas menemukan ketidaksesuaian antara keterangan pemohon dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Pengamatan terhadap bahasa tubuh, gestur, serta cara seseorang menjawab pertanyaan turut membantu petugas mendalami tujuan perjalanan.
Hendarsam juga mengungkapkan bahwa pola perjalanan menuju Rusia dalam kasus dugaan perekrutan tentara bayaran umumnya menggunakan negara perantara. Calon korban tidak selalu melakukan perjalanan langsung ke negara tujuan, melainkan terlebih dahulu singgah di negara lain sebelum melanjutkan perjalanan. Pola tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperketat pengawasan perlintasan internasional.
Kasus ini menambah daftar dugaan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Sebelumnya, aparat penegak hukum juga mengungkap sejumlah WNI yang diduga direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan imbalan besar. Sebagian calon korban bahkan disebut tidak memiliki latar belakang militer.
Berdasarkan pengungkapan Bareskrim Polri sebelumnya, perekrutan tersebut diduga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Calon pekerja ditawarkan pekerjaan dengan persyaratan awal yang relatif mudah, seperti menyerahkan identitas diri dan dokumen perjalanan. Namun, kejelasan kontrak kerja serta jenis pekerjaan yang akan dilakukan justru menjadi persoalan.
Dalam sejumlah kasus yang diungkap aparat, tawaran pekerjaan yang disampaikan kepada calon korban tidak selalu menggambarkan aktivitas sebenarnya. Ada yang dijanjikan pekerjaan sebagai petugas keamanan atau pekerjaan lainnya, tetapi komunikasi dengan pihak perekrut menunjukkan indikasi keterlibatan dalam aktivitas militer. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan praktik TPPO dengan modus perekrutan tenaga kerja luar negeri.
Hendarsam menegaskan bahwa Imigrasi akan meningkatkan patroli siber untuk mengantisipasi penyebaran tawaran pekerjaan mencurigakan melalui internet. Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa atau Pimpasa yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan perdagangan orang.
Pemerintah turut mendorong penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah pencegahan dari sisi hulu. Penyediaan lapangan pekerjaan dan pengembangan program ketahanan pangan di sejumlah daerah diharapkan dapat mengurangi dorongan masyarakat untuk menerima tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak jelas. Upaya tersebut dinilai penting agar pencegahan tidak hanya dilakukan ketika seseorang hendak berangkat melalui bandara.
Di sisi lain, masyarakat diminta lebih teliti sebelum menerima tawaran pekerjaan dari luar negeri, terutama yang disebarkan melalui media sosial dengan janji penghasilan tinggi. Calon pekerja perlu memeriksa legalitas perusahaan, kejelasan kontrak, jenis pekerjaan, hingga dokumen penempatan. Imigrasi menegaskan pemeriksaan perjalanan bukan bertujuan mempersulit masyarakat, melainkan menjadi bagian dari perlindungan negara agar warga Indonesia tidak terjebak dalam perekrutan ilegal yang dapat mengancam keselamatan jiwa.(*)

