Jakarta, Semangatnews.com – Maraknya kasus perundungan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun ruang digital, mendorong DPR RI untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Langkah tersebut dinilai penting agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dalam mencegah kekerasan sekaligus memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa keresahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenai meningkatnya kasus perundungan merupakan persoalan yang juga dirasakan banyak pihak. Ia menilai tindakan intimidasi terhadap anak sudah berkembang menjadi persoalan serius karena dapat terjadi di berbagai tempat tanpa mengenal batas lingkungan.
Marwan mengatakan perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik. Tindakan verbal seperti menghina, mengejek, dan merendahkan seseorang juga dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi psikologis anak. Situasi semakin kompleks karena media sosial membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan intimidasi secara terus-menerus.
Menurut Marwan, regulasi perlindungan anak yang berlaku saat ini perlu dievaluasi karena dinilai belum cukup kuat dalam membendung berbagai bentuk kekerasan. Ia menilai aturan yang lebih tegas diperlukan agar memberikan efek jera sekaligus mendorong masyarakat berpikir ulang sebelum melakukan tindakan perundungan.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi VIII DPR akan mulai menyusun naskah akademik revisi UU Perlindungan Anak. Dokumen tersebut akan menjadi landasan untuk memetakan kelemahan regulasi yang ada dan menentukan materi perubahan yang perlu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang.
Marwan menegaskan bahwa pembaruan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan hukuman bagi pelaku. Menurutnya, sistem perlindungan harus mencakup tiga hal utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Ketiganya diperlukan agar anak mendapatkan perlindungan sebelum mengalami kekerasan, ketika menjadi korban, hingga menjalani proses pemulihan.
Dukungan terhadap revisi aturan tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko. Ia menilai pola kekerasan terhadap anak terus berkembang sehingga membutuhkan instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan baru. Ancaman terhadap anak kini tidak hanya muncul di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui berbagai platform digital.
Singgih menyebut revisi UU Perlindungan Anak telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Rancangan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tercatat dalam tahap penyusunan oleh DPR. Karena itu, ia menilai dorongan pimpinan DPR dapat menjadi momentum untuk mempercepat proses legislasi.
Ia juga mendorong agar proses penyusunan regulasi melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak. Menurutnya, suara anak sebagai kelompok yang paling berkepentingan harus didengar agar aturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen DPR untuk mendorong revisi UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kegiatan peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (20/11/2026), ia menyoroti dampak perundungan yang semakin meluas akibat penggunaan teknologi. Dasco juga mendorong penguatan pengawasan melalui pemasangan CCTV di sekolah dan ruang publik yang banyak digunakan anak-anak.
Melalui rencana pembaruan regulasi tersebut, DPR berharap perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Penguatan aturan diharapkan tidak hanya membuat pelaku mendapatkan konsekuensi hukum, tetapi juga memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis dan perlindungan dari intimidasi lanjutan. DPR menilai setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang aman tanpa ancaman kekerasan maupun perundungan.(*)

