Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah Indonesia telah menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF. Keputusan tersebut diambil karena pemerintah menilai Indonesia masih mampu menjalankan roda perekonomian tanpa bergantung pada pembiayaan dari lembaga tersebut.
Prabowo menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan dalam acara penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Pernyataan tersebut disampaikan saat Prabowo menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Presiden mengatakan pemerintah sedang berupaya mengurangi kebiasaan mengambil pinjaman dari berbagai sumber. Menurut dia, pinjaman bukan satu-satunya jalan untuk mendukung pembangunan nasional selama negara masih memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lainnya.
Prabowo justru mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Pemerintah, kata dia, tetap membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menanamkan modal di Tanah Air karena investasi dinilai dapat membantu menggerakkan kegiatan ekonomi dan menciptakan manfaat bagi masyarakat.
Namun, bukan berarti pemerintah menutup seluruh kemungkinan mengambil pinjaman. Prabowo mengatakan pembiayaan melalui utang tetap dapat dilakukan apabila memang diperlukan, tetapi harus melalui pertimbangan yang matang, terutama terkait biaya bunga.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kemudian menceritakan pengalaman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika berada di Washington DC beberapa bulan sebelumnya. Menteri Keuangan disebut mendapat tawaran pinjaman dari IMF.
Prabowo mengatakan tawaran tersebut akhirnya ditolak pemerintah. Ia menegaskan Indonesia masih sanggup memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa mengambil pinjaman dari IMF.
Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah ingin menjaga ruang fiskal agar tidak semakin terbebani kewajiban utang. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pinjaman luar negeri dapat meningkatkan beban pembayaran ketika kondisi ekonomi global berubah.
Untuk mengurangi kebutuhan pembiayaan tambahan, pemerintah juga menjalankan efisiensi di berbagai sektor. Prabowo menyebut penghematan anggaran setiap tahun berada di atas Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun.
Menurut Prabowo, hasil penghematan tersebut tidak sekadar disimpan, tetapi dialihkan untuk mendukung berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat. Pemerintah ingin anggaran yang tersedia memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
Langkah menolak tawaran IMF sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin lebih mengandalkan kekuatan ekonomi dalam negeri. Ke depan, efektivitas strategi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga penerimaan negara, menarik investasi, meningkatkan efisiensi, serta memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri.(*)
