*Kinerja Perekonomian Sumbar: Lebih Penting Membangun Masjid atau Sektor Pertanian?*
Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi
SEMANGATNEWS.COM. Percakapan antara wartawan senior Sumatera Barat, Khairul Jasmi di youtube Top 100 channel menarik untuk menjadi perhatian serius. Meskipun dilakukan dengan santai tapi cukup tajam menghantam kinerja Pemerintahan Sumatera Barat. Judulnya-pun dapat dijadikan bahan evaluasi dan refleksi. Yaitu, Sumbar Karam? Gerak-gerik Tanpa Pergerakan! Benarkah demikian adanya, data dan fakta tentulah yang obyektif menilai.
Seolah mengkonfirmasi analisa kami terkait kinerja perekonomian Sumbar berulangkali di media lokal dan nasional, termasuk Singgalang. Bahwa, secara data dan fakta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kinerja perekonomian Sumbar jauh tertinggal. Tidak hanya tertinggal dalam kinerja nasional, tapi juga kewilayahan atau regional Pulau Sumatera. Fakta kinerja perekonomian yang jauh dari capaian selama masa Orde Baru (Orba), selalu dalam kelompok tiga besar.
Lalu, apa faktor atau permasalahan yang menjadi penyebabnya? Apakah benar sinyalemen yang disampaikan oleh wartawan senior Sumbar yang biasa dipanggil KJ itu? Bahwa, Sumbar hanya larut dalam nostalgial dan berbuat narsis seperti cerita Yunani kuno? Judul retoris dari Sumbar Karam itu dapat menemukan buktinya pada capaian pertumbuhan ekonomi Sumbar.
**
Capaian kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tidak menunjukkan kemajuan yang berarti selama 15 tahun terakhir. Hal ini bisa diamati dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang hanya sebesar 4,36 persen jauh di bawah hasil nasional yang sebesar 5,03 persen. Inilah capaian pertumbuhan ekonomi Sumbar saat dipimpin oleh pasangan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy di tahun pertamanya.
Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal II/2025-pun tercatat hanya sebesar 3,94% secara tahunan (year on year/yoy). Kontribusi atau sumbangan perekonomian Sumbar masih didominasi hampir 50 persen oleh sektor perdagangan dan jasa-jasa. Sementara, sumbangan sektor pertanian dan industri pertanian kompleks semakin menurun. Tentu inilah prioritas permasalahan yang terlebih dahulu dikerjakan dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Barat.
**
Namun, anehnya, justru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tidak memahami permasalahan prioritas pembangunan. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikucurkan sejumlah Rp112,56 miliar untuk mendukung pembangunan masjid dan mushala di Ranah Minang. Apakah pembangunan rumah ibadah ini yang akan memicu kinerja perekonomian Sumbar? Alangkah lebih baik, dana bisa digunakan untuk membangun industri pertanian komplek (_agro maritim industry complex_) rakyat dari hulu ke hilirnya!
Sebab, menurut data BPS dan Kementerian Agama RI jumlah Masjid di Sumbar tahun 2025 telah mencapai 5.634 unit. Pertanyaannya, apakah Masjid ini telah berfungsi optimal atau hanya berlomba membangun kemegahan fisiknya tapi tanpa isi dalam membumikan nilai-nilai Islam? Mari, kita berbenah supaya lebih masuk akal (rasional) dalam membangun manusia atau Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal utama pembangunan. (*)
