KPK Ingatkan Kepala Daerah se-Sumbar Jangan Sampai Terjerat Korupsi

oleh -

KPK Bekali Kepala Daerah Agar Tidak Tersandung Korupsi

SEMANGATNEWS.COM – Maraknya kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah, akibat kurang pengawasan pada kegiatan-kegiatan di pemerintahan daerah.

Korupsi bisa menghambat pelaksanaan program pemerintahan juga berdampak besar pada kelangsungan hidup Masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu upaya keras untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Pendataan Keluarga 2021 Dimulai, DP3AP2KB Data Keluarga Wawako Erwin Yunaz

Untuk itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasinya dengan adanya KPK yang hadir pada Rapat Koordinasi, karena apa yang dilakukan tim koordinasi supervisi (Korsup) selama ini sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas.

Ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pimpinan KPK dengan Kepala Daerah Se Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Kamis (18/3/2021).

Baca Juga:  Sutan Riska: Ada Enam Hal Yang Perlu Disikapi Penyusunan APBD 2022

Selain itu, Gubernur Mahyeldi sampaikan, Praktek KKN dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara sehingga membahayakan eksistensi negara.

“Ini yang harus kita hindari, saya berharap dikepemimpinan saya tidak ada yang KKN,” tegasnya.

Kegiatan Korsup KPK bertujuan untuk mendorong pemda dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Baca Juga:  Kadis PMD Sumbar Drs Syafrizal; Bumnag Menggerakkan Perekonomian di Nagari

“Kami akan memberikan perhatian khusus pada 7 (tujuh) OPD yang masuk dalam area intervensi yaitu Bappeda, Bakeuda, UKPBJ, DPMPTSP, BKN dan Inspektorat,” janji Mahyeldi