Jakarta, Semangatnews.com – Beberapa waktu terakhir, isu kendaraan yang menutup nomor polisi (nopol) kembali mencuat sebagai sorotan publik. Seorang legislator menyebut perilaku ini sebagai indikasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat di jalan raya.
Menurut legislator tersebut, penutup nopol kerap digunakan supaya kendaraan tak terlacak sistem denda elektronik (ETLE). Dia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan simbol ketidakpatuhan terhadap aturan negara.
“Jika seseorang merasa bisa lolos dari hukum dengan cara sederhana seperti menutup nopol, itu menunjukkan bahwa penghormatan terhadap regulasi sangat rendah,” katanya dalam pernyataan publik baru-baru ini.
Ia juga menyoroti bagaimana ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) telah dikembangkan untuk menekan pelanggaran lalu lintas secara efisien. Dengan sistem ini, kamera dan sensor secara otomatis mendeteksi pelanggaran tanpa intervensi langsung petugas.
Meski begitu, legislator itu mengakui bahwa ada tantangan dalam memastikan seluruh pelanggar dapat tertangkap—termasuk mereka yang berupaya menyembunyikan identitas kendaraan dengan menutup nopol.
Di sisi lain, pihak Korlantas Polri mencatat kemajuan signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas setelah transformasi digital dan perluasan jangkauan ETLE di berbagai jalan utama dan kota besar.
Kakorlantas menyebut bahwa sejak implementasi dan penyebaran kamera ETLE lebih luas, jumlah pelanggaran yang terdeteksi meningkat drastis, sekaligus memberi disinsentif bagi perilaku pelanggaran maupun manipulasi kendaraan.
Korlantas juga menyatakan bahwa meskipun tantangan seperti kendaraan menutup nopol tetap ada, teknis kamera dan algoritma mulai diperbaiki agar dapat mengenali kecurangan semacam itu.
Beberapa wilayah bahkan menerapkan patroli hybrid: gabungan petugas di lapangan dan pemantauan elektronik untuk mengejar mobil yang lolos dari pendeteksian otomatis.
Tokoh masyarakat dan praktisi transportasi pun mendesak agar peraturan tentang penutup nopol diperketat. Sanksi lebih tegas dianggap perlu agar efek jera benar-benar terasa.
Legislator kembali menekankan perlunya edukasi publik terhadap pentingnya etika berlalu lintas — bukan hanya takut pada denda, tetapi memahami bahwa aturan ada demi keselamatan bersama.
Akhirnya, dia berharap bahwa kolaborasi antara DPR, Kepolisian, dan institusi pendidikan bisa memperkuat kesadaran hukum sejak usia muda agar perilaku manipulasi kendaraan bisa ditekan.(*)
